Padang, Arunala.com - DPRD Kota Padang mendalami LKPJ Wali Kota Padang tahun anggaran 2025 dengan cara mengupas satu per satu program kerja serta melihat sejauh mana progres yang telah dilaksanakan.
Pembahasan ini melalui masing-masing Panitia Khusus (Pansus) yang ada yang dihadiri para mitra kerja dari masing-masing Pansus yang dilaksanakan sejak Senin (30/3/2026) hingga Selasa (31/3/2026) di gedung DPRD Kota Padang.
Secara garis besar, pembahasan itu menyoal capaian, target, permasalahan hingga asaz manfaat untuk masyarakat dari pelaksanaan program pembangunan Pemko Padang yang dituangkan dalam LKPJ Wali Kota Padang tahun anggaran 2025.
Baca Juga
Seperti pembahasan LKPJ Wali Kota Padang tahun anggaran 2025 di Pansus I, yang menitik beratkan pada out come dari program pembangunan yang telah dibuat.
Ketua Pansus I, Usmardi Thareb menyebut, pihaknya masih belum bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan berdama mitra kerja.
"Tapi pada intinya, kami mencoba untuk melihat LKPJ 2025 itu dari kegiatan dan penyerapan anggaran dan manfaat atau output dan outcome yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang ada," katanya.
Perlu diketahui, jelas dia, umumnya tidak ada yang sempurna, maka pihaknya akan berikan rekomendasi bagaimana untuk kedepannya segala bentuk kekurangan yang belum bisa memberikan azas manfaat bagi masyarakat, agar ada perubahan tahun depan.
Dia melanjutkan, dalam pembahasan LKPJ itu, ada sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Pansus 1, diantaranya, Sekretariat DPRD Kota Padang, Insprektorat, BKPSDM, dan OPD lainnya.
Adapun dalam pembahasan LKPJ 2025 yang dilakukan Pansus II, diketuai Rahmad Wijaya mengatakan, lebih memfokuskan pembahasannya pada dua BUMD milik Pemko Padang yakni PDAM dan PSM.
"Untuk PDAM, kami di Pansus II mengapresiasi capaian yang telah dibuatnya. Targetnya hampir 100 persen, dan hasil kinernya, Alhamdulillah dapat predikat WTP, ungkap Rahmat Wijaya.
Kendati begitu, lanjutnya, Pansus II meminta mitra kerja ini untuk meningkatkan cakupan layanannya, dan kalau bisa tiap tahun ada penambahan konsumen karena ini terkait dengan PAD.
"Hal kedua yang kami minta yakni adanya persiapan mitigasi bencana dari PDAM di tahun 2026 ini. Jangan setiap banjir atau longsor, masyarakat mengeluh karena putusnya pipa atau keruhnya air. Karena air ini merupakan kebutuhan dasar jadi perlu disikapi serius oleh PDAM," ujarnya.
Apalagi sebut dia, di tahun ini PDAM Kota Padang dapat bantuan dari pusat hampir Rp800 miliar, kendati hari ini baru Rp70 miliar realisasinya dan sedang dalam proses lelang untuk pembuatan Intake Palukahan.
Selain itu, Rahmad Wijaya juga mengapresiasi kinerja dari PSM karena sudah menghasilkan pendapatan. Namun sayangnya ia tidak merinci seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh PSM ini.
Sebelumnya, BUMD ini belum pernah menghasilkan dan malah sering disubsidi pemko. Jadi saya minta kini PSM bisa tingkatkan kinerjanya terlebih menambah jumlah halte, karena banyak juga jalur-jalur yang dilalui Trans Padang tidak milik halte," tukas Rahmad Wijaya.
Sedangkan pembahasan LKPJ 2025 di Pansus III, yang diketui Helmi Moesim mengakui bahwa Pansus yang dipimpinnya memang sedang membahas LKPJ Wali Kota Padang tahun 2025.
"Minimal LKPJ itu dibahas DPRD melalui Pansus tiga bulan sejak akhir tahun anggaran. Jika akhir anggaran itu Desember 2025, maka pembahasannya dilalukan pada Maret 2026, seperti sekarang ini," ucapnya.
Jadi mengingat pembahasan itu belum selesai, maka Helmi Moesim mengatakan bahwa pihaknya belum bisa berikan kesimpulan atas apa yang dibahas bersama mitra kerja terkait pembahasan LKPJ 2025 itu.
Helmi Moesim mengaku pada pembahasan awal itu, realisasi pengerjaan fisik dari beberapa mitra kerjanya itu rata-rata capaiannya diatas 90 persen.
"Namun tetap saja ada kendala, dimana ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun anggaran Desember 2025. Misalnya di PUPR, Perkim, IPLT, RSUD dan beberapa lagi," ungkapnya.
Ia menilai, kendati secara fisiknya selesai 100 persen, namun kendalanya terletak pada aspek keuangan, karena belum dicairkan.
Kemudian dilihat dari aspek azas manfaatnya dari pekerjaan-pekerjaan dari para mitra kerja itu, Helmi Moesim mengatakan sudah tercapai.
"Selanjutnya, untuk pembayaran dari proyek tadi di awal tahun 2026, harus ada verifikasi atau pemeriksaan dari Insprektorat dan BPKP terlebih dulu," pungkas Helmi Moesim.
Selanjutnya, pembahasan LKPJ 2025 pada Pansus IV juga berjalan cukup alot karena ketua maupun anggota dari Pansus IV ini mengupas dengan detail rincian dan capaian kinerja dari OPD atau stakeholder yang jadi mitra kerja dari Pansus tersebut.
Ketua Pansus IV, Iskandar mengatakan pembahasan yang dilakukan hari ini untuk melihat realisasi dari semua rencana kerja dan rencana anggaran.
"Dari situ, kami ingin melihat input (rencana kerja) dan outputnya (realisasi). Nah yang jadi pertanyaan Pansus yakni outcome (dampaknya) pada masyarakat Kota Padang seperti apa?," ucap Iskandar.
Jadi semua OPD yang jadi mitra kerja dari Pansus IV, akan dapat pengawasan. Dan itu setiap tahunnya berikan laporan pertanggungjawabannya.
Iskandar mengatakan, ada 11 mitra kerja pada Pansus IV, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Dispora, dan lainnya.
Ia juga mengaku, untuk sementara ini Pansus yang dipimpinnya belum bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan LKPJ itu, karena prosesnya masih berjalan.
Meski begitu, ia menjelaskan untuk gambaran sementara dari pembahasan dari para OPD itu, menunjukan progresnya cukup bagus.
"Rata-rata progresnya diatas 90 persen. Ada yang dibawah 90 persen itu kaitannya dengan bencana sehingga beberapa program tidak bisa terlaksana, karena ada dari mereka merencanakan program kerja setelah anggaran perubahan dibawah bulan Oktober," tukasnya.
Sedangkan, lanjutnya, pada November dan Desember 2025 terjadi bencana yang melanda Kota Padang dan beberapa daerah lainnya di Sumbar.
"Makanya, ini belum jadi kesimpulan kami atas hasil pembahasan LKPJ 2025 pada Selasa (31/3/2026) ini," pungkas Iskandar. (adv)
Komentar