.
Ia juga mengaku bersyukur dengan adanya kategori penilaian KIP untuk BPN kabupaten kota yang dibuat KI Sumbar ini.
Nurnas menekankan, KIP pada BPN tidak hanya berjalan di tingkat provinsi saja. Harusnya juga masiv dilakukan pada kabupaten kota.
"Ya seperti yang dilakukan BPS, KPU, Bawaslu, Pengadilan Agama dan badan publik vertikal lainnya yang masiv jalankan KIP pada instansi mereka," tukas Nurnas.
Untuk itu, dirinya meminta pada tahun 2026 ini, peningkatan badan publik di Sumbar yang komit menerapkan KIP lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Keterbukaan informasi itu sebuah keniscayaan yang menjadi keharusan bagi semua badan publik, termasuk yang ada di Sumbar," pungkas Nurnas. (cpt)
Komentar