.
"Biaya yang besar itu sesungguhnya adalah biaya dari perilaku. Semakin rendah kesadaran masyarakat, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk mengangkut, mengelola, dan membersihkan sampah," tegasnya.
Selain membebani anggaran, Mahyeldi mengingatkan bahwa sebagian besar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia kini telah mengalami kelebihan kapasitas.
Kondisi serupa juga mulai dirasakan pada TPA Regional Sumbar yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani sejumlah kabupaten dan kota.
Karena itu, ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas TPA, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Untuk mendukung keberhasilan Gerakan Indonesia Asri, Gubernur meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat.
Peran tersebut mencakup penegakan peraturan daerah secara humanis, penertiban baliho dan spanduk liar, pelarangan pemasangan paku pada pohon pelindung, penataan pedagang kaki lima, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.
Menurut Mahyeldi, sampah yang mencemari kawasan pantai sebagian besar berasal dari aliran sungai.
Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai harus terus diperkuat agar pencemaran dapat dicegah sejak dari hulu.
Rangkaian Gerakan Indonesia Asri Tahun 2026 di Sumbar diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain Aksi ASRI, Aksi Transformasi Humanis Satpol PP dan Satlinmas, aksi penanaman pohon, pasar murah, serta donor darah yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Walikota Padangpanjang Allex Saputra, Wakil Bupati Padangpariaman Rahmat Hidayat, para Kepala Satpol PP kabupaten/kota se-Sumbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. (*/dpg)
Komentar