.
Arry menegaskan, penataan ini bukan sekadar persoalan menyelesaikan angka tunggakan, tetapi juga memastikan data kendaraan pemerintah dan ASN benar-benar akurat, status kepemilikannya jelas, serta kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh pihak yang memang bertanggung jawab.
"Prinsipnya, pemerintah harus memberikan contoh dalam kepatuhan pajak. Karena itu, kita tidak hanya mengejar pembayaran, tetapi juga membenahi data dan administrasinya dari hulu sampai hilir. Dengan data yang bersih dan mekanisme yang lebih tertib, kita harapkan kepatuhan pajak kendaraan di lingkungan Pemprov Sumbar terus meningkat," pungkasnya. (*/dpg)
Komentar