DKP Sumbar MoU dengan BP Jamsostek

Metro- 20-09-2021 14:32
Kadis DKP Sumbar, Desniarti tandatangani nota kesepahaman bersama Kepala BP Jamsostek Padang, Tetty Widyantie. (Dok : Istimewa)
Kadis DKP Sumbar, Desniarti tandatangani nota kesepahaman bersama Kepala BP Jamsostek Padang, Tetty Widyantie. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar dan BP Jamsostek Padang sepakat bekerja sama untuk perlindungan jaminan sosial ketengakerjaan kepada pekerja kelautan.

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Desniarti bersama Kepala BP Jamsostek Cabang Padang, Tetty Widayantie.

"Dengan adanya perjanjian kerja sama ini akan menjadikan sebuah kepastian kepada seluruh pekerja kelautan baik nelayan, tenaga kerja kapal perikanan, ABK, dan buruh perikanan di Sumbar menghadapi risiko sosial yang mungkin terjadi," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Desniarti, Senin (20/9).

Baca Juga

Adanya kepastian jaminan tesebut, sebut Desniarti, tentu tidak akan membebani keluarga. "Oleh karena itu kami juga akan selalu update data potensi tenaga kerja dari sektor kelautan dan perikanan untuk diserahkan dan daftarkan menjadi peserta BP Jamsostek," tuturnya.

Untuk diketahui , nota kesepahaman ini juga sebagai bentuk mewujudkan Gerakan Sumatera Barat Menuju 1 Juta Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Gerakan tersebut telah dicanangkan gubernur dan disampaikan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 lalu. Gerakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor : 5/INST-2021 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BP Jamsostek Cabang Padang, Tetty Widayantie, mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang pertama menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat dengan melakukan Nota Kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Nota Kesepakatan dimaksudkan untuk melakukan sinergi dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik kepada nelayan, tenaga kerja kapal perikanan, ABK, dan buruh perikanan di wilayah Sumbar," harapnya. (*)

Komentar