Gubernur: Lebih 1.000 Persil Tanah Telah Dibebaskan

Metro- 21-02-2022 19:46
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua DPRD, Supardi di saat acara rapat paripurna di gedung dewan, Senin (21/2). (Foto : Arzil)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua DPRD, Supardi di saat acara rapat paripurna di gedung dewan, Senin (21/2). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Persoalan kelanjutan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meminta pihak pelaksana untuk bisa segera melanjutkan pengerjaan pembangunan jalan Tol tersebut.

Itu disampaikan Mahyeldi saat ditanya Arunala.com seusai rapat paripurna penyampaian nota LKPJ kepala daerah 2021 di ruang sidang utama gedung dewan tersebut, Senin (21/2).

"Untuk pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru, terdiri empat seksi. Dan dari empat seksi itu, pembangunannya baru dilakukan pada seksi 1 dengan ruas Padang - Sicincin (Kabupaten Padangpariaman, red) yang sudah masuk tahap konstruksi dengan realisasi fisik sebesar 45 persen lebih dan lahan sekitar 36 persen lebih, dan direncanakan akhir 2023 akan dapat dioperasionalkan," kata Mahyeldi.

Baca Juga

Meski target pengoperasian Tol Padang - Sicincin bisa dilakukan akhir 2023 itu, namun Mahyledi melihat kelanjutan pembangunannya belum terlihat.

"Padahal, sudah banyak lahan di seksi 1 itu yang sudah dibebaskan, tapi belum dibangun oleh Hutama Karya selaku pihak pelaksana, coba saja lihat di lapangan, ada lebih 1.000 persil tanah yang sudah dibebaskan dari 1.000 sekian persil tanah yang ada di ruas Padang - Sicincin itu," ujar Mahyeldi.

Mestinya, sebut Mahyledi, rekan-rekan media tanya langsung ke pihak Hutama Karya kenapa belum dibangun itu.

Sebenarnya, lanjut gubernur ini, tim khusus dari Pemprov Sumbar terus bergerak di lapangan setiap hari untuk mengevaluasi menyangkut progres dari pembangunan jalan Tol tersebut.

"Bahkan kemarin, saya melihat dari salah satu acara dari salah satu stasiun TV kan dijelaskan menyangkut sekian ribu persil tanah yang sudah diselesaikan proses pembebasan lahannya, termasuk progres pembebasan lahan yang sedang mulai dilaksanakan," ungkap Mahyledi.

"Yang jadi pertanyaannya adalah, lahan yang sudah selesai pembebasan lahannya kapan dikerjakan pembangunannya, kalau menyangkut masalah fisik bukan pemprov tapi Kementerian PUPR yang bertanggung jawab," imbuhnya.

Kemudian, lanjut Mahyledi, pembangunan jalan Tol itu adalah proyek strategis nasional (PSN), maka dari itu semua pihak harus melakukan percepatan pembangunan jalan Tol itu, misalnya ada BPN disini, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

"Untuk pemerintah daerah tugasnya adalah yang pertama adalah mensosialisasikan, kedua yakni menetapkan pin lock-nya. Itu bisa berjalan ketika sudah ada trase-nya. Nah untuk trase ini Pemprov Sumbar sedang menunggu dari kementerian mana trasenya, silakan kirimkan trase karena pemprov sudah bentuk tim percepatan pembangunan jalan Tol itu sampai ke tingkat kabupaten kota," ujar Mahyeldi.

Jadi jelasnya, sambung Mahyeldi, untuk tugas kelanjutan pembangunan jalan Tol itu ada di lembaga-lembaga vertikal yang ada di daerah.

Menyinggung proses tiga seksi lagi untuk pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru itu, Mahyeldi menyebutkan masih dalam tahap basic design.

Komentar