Eneng: Tiga Aspek Kunci Suksesnya Penetapan KIP

Metro- 18-01-2022 20:28
Rombongan Komisi DPRD dan KI Sumbar di Dinas Kominfotik Banten, Selasa sore (18/1). (Dok : Istimewa)
Rombongan Komisi DPRD dan KI Sumbar di Dinas Kominfotik Banten, Selasa sore (18/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Banten, Arunala - Keterbukaan informasi publik bagi seluruh OPD tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran dari PPID saja.

Tetapi harus ada payung hukum yang kuat dalam memberikan sanksi dan penghargaan.

Hal tersebut menjadi salah satu harapan yang dicantumkan dalam ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca Juga

"Ranperda ini akan menjadi landasan hukum sebagai dalam penyelenggaraan KIP di Sumatera Barat, kami mengharapkan ada sinergi, ada sistim dan ada komitmen dari seluruh pihak, salah satunya adalah dengan memberikan punish and reward," jelas motor Ranperda inisiatif DPRD Sumbar, Nurnas saat kunjungan komisinya ke Diskominfotik Banten, Selasa sore (18/1).

Hal tersebut menjadi salah satu harapan yang dicantumkan dalam ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Ranperda ini akan menjadi landasan hukum sebagai pondasi dalam penyelenggaraan KIP di Sumatera Barat, kami mengharapkan ada sinergi, ada sistim dan ada komitmen dari seluruh pihak, salah satunya adalah dengan memberikan punish and reward," jelas motor ranperda inisiatif DPRD Sumbar, Nurnas.

Rombongan DPRD Sumbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar, pimpinan dan anggota Komisi 1, Kadis Kominfotik Sumbar, dan Komisioner KI Sumbar, sengaja melakukan studi banding ke Banten untuk melihat bagaimana penerapan KIP di provinsi informatif ini.

Kepala Dinas Kominfotik Banten, Eneng Nurcahyati menyebut penerapan KIP di lingkungan OPD pemprov cukup sulit, karena tidak semua kepala OPD yang memiliki keinginan untuk membuka informasi.

"PPID harus bawel dan nyinyir kepada semua OPD untuk mengupdate informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, implementasi KIP tidak hanya dilaksanakan pada proses monitoring saja, tetapi harus dilakukan sepanjang waktu," kata Eneng.

Hasil dari proses ke-bawelan dan kerja keras tersebut diakui Eneng berbuah positif dengan meningkatnya pemahaman OPD dan meningkatnya kepatuhan badan publik dalam implementasi KIP.

Selain itu, kunci sukses Banten dalam menerapkan KIP adalah sinergi, komunikasi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bahkan KI Banten selalu terlibat aktif dalam proses koordinasi dengan seluruh OPD.

"Kami dengan KI Banten sudah satu kesatuan, komunikasi dilakukan setiap saat secara formal dan informal, ini rahasia kami mampu untuk menjadi provinsi informatif dua kali berturut-turut," papar Eneng.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat ini juga dijelaskan inovasi inovasi KIP di Banten, serta kelebihan Perda KIP Banten. (*)

Komentar