Persaingan Merebut Posisi Ketua BK Berlangsung Ketat

Metro- 11-05-2022 14:04
Suasana rapat paripurna pembahasan Tatib dan pemilihan anggota BK DPRD Sumbar, Rabu (11/5). (Dok : Istimewa)
Suasana rapat paripurna pembahasan Tatib dan pemilihan anggota BK DPRD Sumbar, Rabu (11/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Perebutan posisi pimpinan Ketua Badan Kehormatan (BK) untuk periode 2022-2024 paruh kedua yang digelar dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu siang (11/5), berjalan ketat.

Pasalnya, tujuh kandidat dari tujuh fraksi berbeda yang ikut pemilihan untuk BK DPRD Sumbar ini, dua orang diantaranya tidak peroleh suara satu pun dari 65 anggota dewan yang punya hak pilih, sementara lima kandidat lainnya justru perolehan suaranya berimbang.

Dari hasil pemilihan itu diketahui lima anggota dewan yang mendapatkan perolehan suara pemilihan sama banyak yakni Nurfirmanwansyah dari Fraksi PKS (38 suara), Muzli M Nur dapat 38 suara (Fraksi PAN), Irzal Ilyas Fraksi Demokrat (38 suara), kemudian Ardinalis Kobal dari Fraksi Golkar (38 suara), serta Syafril Huda dari Fraksi PPP-Nasdem (38 suara).

Baca Juga

Sedangkan dua calon lagi masing-masing Jasman Juni Dt Gadang dari Fraksi Gerindra, dan Firdaus dari PDIP/PKB tidak mendapatkan suara satu pun.

Selain memiliki anggota BK, rapat hari itu juga mengagendakan penetapan tata tertib (Tatib) dewan.

Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar yang memimpin rapat paripurna hari ini menyebutkan, pembahasan Tatib tersebut dituangkan dalam peraturan DPRD, sehingga memiliki legalitas formal dan non formal.

"Tatib DPRD Sumbar tersebut berlaku hanya untuk internal DPRD saja, itu mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah," terang Irsyad Syafar.

Dia menambahkan, pihak DPRD Sumbar sebelumnya sudah melakukan fasilitasi ke Kemdagri dalam melakukan perubahan Tatib, namun belum bisa diputuskan pada masa persidangan pertama tahun 2021/2022.

Kemudian, setelah mendapat surat dari Dirjen Otonomi Daerah dengan nomor 188.34/2483/OTDA tertinggal 7 April 2022 lalu, meminta adanya penyempurnaan dan sudah dilakukan, maka dilakukan paripurna untuk ditetapkan.

"Kami di DPRD Sumbar selalu melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, sehingga tata tertib memang bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya untuk DPRD Sumbar, dengan mengacu pada hasil konsultasi dan fasilitasi ke kementerian," kata Irsyad Syafar.

Komentar