Gerindra Usulkan Pajak Utama Ranmor Diputihkan

Metro- 10-06-2022 14:05
Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menerima laporan pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Sumbar 2021, Jumat (10/6). (Dok : Istimewa)
Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menerima laporan pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Sumbar 2021, Jumat (10/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, oleh Pemprov Sumbar, mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD provinsi ini, dalam rapat paripurna DPRD.

Rapat yang dipimpin Wakil ketua DPRD Suwirpen Suib dihadiri Gubernur Mahyeldi dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar itu dilangsungkan di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Jumat (10/6).

Ada beberapa hal yang disampaikan pihak dewan terkait pertanggungjawaban APBD Sumbar 2021 itu, diantaranya menyangkut realisasi anggaran, target pendapatan hingga menyangkut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Baca Juga

Pada kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan, rapat paripurna hari ini menghimpun masukan dan koreksi dari fraksi-fraksi terhadap realisasi APBD tahun 2021, serta target pencapaiannya.

Namun, sebut Suwirpen, sangat disayangkan, realisasi belanja hanya sekitar 97 persen lebih, artinya masih menyisakan Silpa di beberapa SKPD atau instansi, sehingga dianggap tidak mampu dalam melakukan pengelolaan anggaran.

"Buktinya, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp6.706.053.462.904, dan sudah melebihi target yang ditetapkan, atau sekitar 100.81 persen," kata Suwirpen.

Kalau target anggaran sudah tercapai bahkan melebih, sebut dia, namun realisasi anggaran belum dapat diketahui laksanakan 100 persen, sehingga menjadi Silva.

Dia menambahkan, dengan melebihi atau mencapai target, maka akan memberi keuntungan pada pemerintah dengan mendapatkan insentif.

Salah satu fraksi yang cukup gencar melakukan koreksi dan memberi masukan pada paripurna tersebut adalah Gerindra, namun fraksi lain juga melakukan hal yang sama, guna kepentingan masyarakat Sumbar.

Pada Paripurna tersebut juru bicara fraksi Partai Gerindra mengusulkan adanya pemutihan atau diskon pajak kendaraan bermotor di daerah itu, yang sudah menunggak pada rentang waktu tiga hingga lima tahun.

Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5,4 miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih serta membengkaknya Silpa tahun anggaran 2021.

"Kami mendengar dan melihat kondisi sulit ekonomi masyarakat yang ikut terdampak pandemi Covid-19, ditambah dengan saat ini harga-harga yang melambung tinggi," kata juru bicara fraksi Gerindra Mesra.

Karena itu, dia menyebutkan, bukan sekadar pemutihan atau pengurangan dendanya saja, tapi pajak utamanya.

"Wajib Pajak hari ini adalah pahlawan. Bagi Sumbar, PKB dan BBN-KB masih menjadi salah satu sumber utama potensial pendapatan daerah. Dalam catatan kami sesuai dengan laporan pihak terkait, 87 sampai 88 persen berasal dari pajak kendaraan. Namun temuan di lapangan, fraksi Partai Gerindra menduga lebih dari 30 persen orang tidak mampu bayar pajak, karena menunggak bertahun-tahun, bahkan sampai lima tahun," katanya.

Paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi sendiri, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen dan dihadiri Gubernur Mahyeldi dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Komentar