Apeksi: Penghapusan Honorer tidak Realistis

Metro- 08-08-2022 20:54
Wali kota se-Indonesia usai pembukaan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Senin (8/8). (Dok : Istimewa)
Wali kota se-Indonesia usai pembukaan Rakernas XV Apeksi di Hotel Truntum Padang, Senin (8/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala - Tantangan wali kota saat ini cukup berat dibanding masa sebelumnya. Pasalnya, banyaknya tuntutan pemerintah pusat yang mesti dijalani pemerintah kota.

"Pemerintah kota bakal menaati semua permintaan pemerintah pusat. Namun, ada catatan besar, yakni roh dari otonomi daerah dan kearifan lokal mesti menjadi semangat utama," kata Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Truntum Padang, Senin (8/8).

Ia mengatakan kewenangan daerah amanat dari reformasi. "Jangan sampai pertumbuhan ekonomi dikejar, kewenangan daerah digerus. Akan berbalik kembali ke desentralisasi," tegasnya.

Baca Juga

Bima Arya mengatakan pemerintah kota dituntut bergerak cepat untuk pemulihan ekonomi.

"Dan pada saat yang sama, ada tsunami regulasi. Ada berbagai macam langkah reformasi birokrasi, undang-undang berikut turunan-turunannya yang harus kita akselerasi," ungkapnya.

Kemudian, sebut Bima Arya, tuntutan infrastruktur yang harus digenjot dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

"Agak susah nih. Ekonomi growth, pertumbuhan tinggi tapi concern juga pada climate change dan pengelolaan sampah," ucap Bima Arya.

Selanjutnya, kata Wali Kota Bogor ini, pemerintah kota diminta bergerak kencang mengikuti arahan presiden untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

"Ada target angka. Kemarin, disebutkan kota-kota yang oke dan sudah baik. Tapi nanti akan dibuat pemeringkatan, ada reward and punishment kota-kota yang masih di bawah. Nah inilah sudah beda urusannya," ungkapnya.

Di tengah empat tuntutan itu, pemerintah kota harus juga menyiapkan suksesi. Suksesi bagi kota dan Indonesia.

"Konsekuensinya pun banyak. Jadi ini sama sekali tidak mudah. Wali kota sebelum kita tidak dihadapkan tantangan sekompleks ini," paparnya.

Ia juga mengatakan pemulihan ekonomi tidak mudah. "Ini berdasar curahan hati wali kota dan komisariat. Ketika ada regulasi yang abu-abu, regulasi yang tidak lengkap, regulasi yang tumpang tindih. Dan, ketika para Menteri yang tidak melaksanakan tugasnya membuat aturan turunan-turunannya. Atau ketika menteri tidak bekerja. Beban diberatkan ke kita," ucapnya.

Apeksi, kata Bima, akan meminta langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan menghadiri Rakernas Apeksi pada Selasa (9/8) agar tidak hanya para wali kota yang bekerja keras, tetapi juga para menteri.

"Saya yakin para wali kota berjuang. Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, Apeksi akan fight, tetapi sama-sama dengan pemerintah pusat. Jangan sampai kita di depan, mereka rebahan atau jalan-jalan," kata Bima.

Bima bakal menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa wali kota akan bekerja keras, tetapi targetnya juga mesti realistis.

Tidak semua tuntutan tersebut bisa terlaksana. Sebagai contoh adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer.

"Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, kita kerja keras, tetapi tolong targetnya realistis. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Apakah penghapusan honorer pada September 2023 realistis atau tidak?" "Tidak," jawab para wali kota secara serentak. "Maka, akan kita suarakan itu, dan bagaimana tahapan-tahapannya," ujar Bima.

Terpisah, Plt Wali Kota Padangsidempuan, dr Susanti Dewayanti SpA mengatakan dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer pada 2023.

"Jangan sampai dihapus lah, kasihan. Biar bagaimana pun mereka sudah mengabdi dan ikut melayani masyarakat," katanya.

Dari perwakilan masing-masing wilayah, para wali kota sependapat bahwa penghapusan tenaga honorer tidak realistis.

Penolakan penghapusan tenaga honorer rencananya diplenokan dalam rapat lanjutan pada Selasa (9/8) besok.

Ia justru mengatakan, dirinya akan berjuang sekuat tenaga agar tenaga honorer dapat diprioritaskan menjadi ASN atau paling tidak PPPK.

"Saya yakin teman-teman para wali kota se-Indonesia juga sepakat dengan usulan yang saya sampaikan sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Komentar