Nofal: Ada OPD Punya Dana Besar, Namun Enggan Terbuka

Metro- 29-08-2022 17:49
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska ketika menyampaikan hasil verifikasi monev KIP 2022 kepada wartawan di kantornya, Senin sore (29/8).
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska ketika menyampaikan hasil verifikasi monev KIP 2022 kepada wartawan di kantornya, Senin sore (29/8).

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) 2022 yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumbar beberapa waktu lalu kepada sejumlah badan publik (BP) di Sumbar menunjukkan hasil yang baik.

Kendati begitu, masih ada juga dari beberapa badan publik yang masih enggan untuk terbuka atau informatif.

"Meski secara umum, tingkat badan publik yang yang telah mengisi dan mengembalikan kuisioner di monev 2022 terbilang tinggi, namun ada beberapa OPD di Sumbar yang dapat kucuran dana besar dari APBD, cenderung tidak terbuka dan informatif. Itu terlihat dengan tidak diisinya dan dikembalikannya kuisioner monev KIP yang kami kirimkan pada beberapa OPD tersebut," kata Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska kepada wartawan saat jumpa pres terkait hasil verifikasi hasil monev KIP 2022, di Kantor KI Sumbar, Senin sore (29/8).

Baca Juga

Terkait monev KIP 2022 kali ini, Nofal menyebutkan totalnya ada 392 badan publik yang ikut didata dan di bimtek. Untuk pengisian dan pengembalian kuisioner monev, jumlahnya mencapai 78,6 persen.

Jumlah ini naik dibanding monev 2021 lalu yang tingkat pengisian dan pengembalian kuisioner yang hanya mencapai 66,8 persen.

"Sedangkan untuk tahapan validasi, dari 78,6 persen badan publik yang sudah mengisi dan mengembalikan kuisioner monev yang kemudian lakukan daftar ulang ke aplikasi e-monev sebanyak 85,71 persen. Angka ini naik dari 2021 yang jumlahnya sebesar 70 persen," ucap Nofal.

Nofal juga menyebutkan, terlaksananya kegiatan monev KIP 2022 ini berkat kerjasama dan kolaborasi baik pihak KI Sumbar maupun badan publik yang ada, sehingga pelaksanaan monev kali ini berjalan sesuai waktu yang telah dibuat.

Di sisi lain, Nofal menyampaikan, untuk aplikasi e-monev, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, baru empat daerah yang ada aplikasi ini, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Sumbar.

"Di Sumbar, aplikasi e-monev yang digunakan KI Sumbar untuk merupakan produk sendiri, sedangkan tiga daerah lain ada yang bekerjasama dengan pihak lain untuk membuat aplikasi e-monev itu," kata Nofal Wiska.

Komentar