Massa Driver Ojol di Padang Demo ke DPRD Sumbar

Metro- 13-09-2022 17:09
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Ketua Komisi III, Ali Tanjung ketika berikan penjelasan kepada massa dari ojek online yang demo di DPRD Sumbar, Selasa (13/9). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Ketua Komisi III, Ali Tanjung ketika berikan penjelasan kepada massa dari ojek online yang demo di DPRD Sumbar, Selasa (13/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat penolakan berbagai elemen di berbagai daerah di Indonesia.

Tidak terkecuali, aksi penolakan juga juga terjadi di Kota Padang, Sumbar, Selasa (13/9).

Dimana Ratusan massa yang tergabung dalam driver ojek online (ojol) Sumatera Barat Bersatu, berunjuk rasa ke DPRD Sumbar, hari itu.

Baca Juga

Tidak hanya menolak kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah tuntutan seperti, mencabut izin aplikator yang tidak patuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator.

Kemudian bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.

Salah seorang perwakilan dari driver online ini, Roem mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi telah mempersulit hidup mereka. Jerih payah mereka bekerja seharian menjadi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-sehari.

"Sebelum harga pertalite naik, kami bisa membawa uang pulang ke rumah sekitar Rp100 ribu per hari. Setelah harganya naik sekarang cuma bisa Rp30 ribuan saja. Itu tidak mencukupi," ujar Roem.

Hal serupa disampaikan pula oleh sejumlah driver ojek online lainnya yang berunjuk rasa hari itu. "Kami menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kembalikan harga seperti semula," ujar mereka.

Untuk mengoptimalkan penerimaan aspirasi massa demo tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Ketua Komisi III Ali Tanjung mengajak perwakilan masa berdiskusi di dalam gedung DPRD.

Dalam diskusi tersebut sejumlah driver ojek online menyampaikan keluhan yang kurang lebih serupa. Mereka juga menyampaikan beberapa aspirasi lainnya, salah satunya meminta pencabut izin aplikator yang tidak patuh terhadap regulasi dari Kementerian Perhubungan.

Dalam dialog dengan pengemudi ojek online itu, Ketua DPRD Supardi mengatakan, terkait penolakan kenaikan BBM bersubsidi, DPRD dalam beberapa waktu terakhir disibukan dengan menerima tuntutan yang sama dari berbagai kalangan, salah satunya dari mahasiswa.

Dia mengatakan, meski kenaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat, DPRD Sumbar sebagai representasi masyarakat akan menindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

Supardi juga menjelaskan pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022. PMK tersebut mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah menyalurkan anggaran 2 persen dari dana transfer umum (DTU) untuk bantuan sosial.

Yang dianggarkan pada Oktober hingga Desember Tahun 2022. PMK tersebut, terang Supardi, bertujuan untuk penanganan dampak inflasi 2022.

Dana bantuan sosial itu disalurkan pada pelaku usaha UMKM, nelayan, termasuk pula driver ojek.

"Sayangnya, salinan PMK tersebut belum kami terima. Kami harap bisa secepatnya, jadi dalam waktu dekat kita bisa menyalurkan dananya, salah satunya untuk membantu teman-teman driver ojek kita," tukas Supardi.

Komentar