1 Oktober Hari Jadi Sumatera Barat, Bukan Hari Jadi Provinsi

Metro- 03-10-2022 20:29
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat (Sumbar) pada 1 Oktober lalu telah usai diselenggarakan. Namun sejumlah pihak menilai hari jadi itu sama dengan Hari Jadi Provinsi.

Asumsi ini diluruskan oleh Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas, yang menyebutkan 1 Oktober itu adalah peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagai kewilayahan, bukan peringatan hari jadi provinsi.

Nurnas yang dulunya menjadi bagian dari Komisi 1, merupakan salah satu tokoh atas lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat itu.

Baca Juga

"Jika dikatakan sebagai hari jadi provinsi, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang. Sudah ada Undang-Undang terkait keprovinsian. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara Hari Jadi Sumatera Barat kami tetapkan melalui Perda No.4/2019," kata Nurnas.

Dia mengatakan, Perda tentang hari jadi disahkan pada Agustus 2019. Sehingga terhitung sudah empat kali peringatannya dilaksanakan hingga tahun 2022 ini.

"Saya berharap tidak ada lagi kealpaan pada peringatan di tahun-tahun mendatang," ingat Nurnas.

Dia melanjutkan, pada saat memilih tanggal untuk ditetapkan sebagai hari jadi, ada beberapa opsi pilihan.

Momentum pertama, katanya, yakni pembentukan unit pemerintahan untuk kawasan Pesisir Barat oleh VOC pada Tahun 1609 dengan nama "Hoofdcomptoir van Sumatera "Westkust".

Kedua, perubahan status unit pemerintahan "Hoofdcomptoir van Sumatera "Westkust" menjadi "Government van Sumatera's Westkust" pada tanggal 29 November 1837.

Ketiga, pembentukan keresidenan Sumatera Barat oleh penjajahan Jepang dengan nama "Sumatora Nishi Kaigun Shu" pada Tahun 1942.

Keempat, pembentukan keresidenan Sumatera Barat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera dengan Besluit Nomor RI/I tanggal 8 Oktober 1945.

Kelima, pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Riau dan Jambi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.

Terakhir, pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 pada 9 Agustus 1957.

"Dengan banyak pertimbangan setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, yakni ahli sejarah, tokoh masyarakat dan lainnya. Terutama pemerintah pusat yakni kementerian, maka ditetapkan terbakk jika 1 Oktoberlah yang diambil," katanya.

Yaitu, 1 Oktober 1945 sebagai satu kesatuan wilayah dalam NKRI. Maka peringatan hari jadi Sumatera Barat secara kewilayahan adalah sebagai kesatuan masyarakat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Selain itu, di dalam Perda telah diatur pula hal-hal terkait pelaksanaan peringatan. Sejauh ini terdapat kealpaan dalam mematuhi perda itu.

"Salah satunya dalam perda dinyatakan bahwa peringatan hari jadi dilaksanakan oleh DPRD Sumbar dalam rapat paripurna. Hal ini ditetapkan karena hari jadi tersebut adalah milih masyarakat Sumatera Barat, bukan terkait kepemerintahan atau keprovinsian," ujarnya.

Dikarenakan milik masyarakat Sumatera Barat maka DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakatlah yang melaksanakan peringatannya.

"Jadi tidak perlu ada upacara peringatan hari jadi ini oleh pemerintah provinsi. Itu tidak sesuai regulasi," ujarnya.

Hal ini, lanjut Nurnas ditegaskan dalam pasal 5. Dalam pasal itu dikatakan pemerintah provinsi memperingati melalui rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD.

Sementara pemerintah kabupaten/kota boleh melalui upacara atau kegiatan lainnya.

"Jadi jika kita patuh pada perda sebagai regulasi hukum. Tidak ada upacara hari jadi di kantor gubernur. Kalau mau di kantor gubernur boleh saja, tapi tetap dalam bentuk rapat paripurna DPRD," ujarnya.

Komentar