BLUD Puskesmas Butuh Dukungan Kepala Daerah

Metro- 25-10-2022 16:06
dr Asep Sani Sulaeman MKes, Wakil Ketua Umum II DPP APKESMI. (Dok : Istimewa)
dr Asep Sani Sulaeman MKes, Wakil Ketua Umum II DPP APKESMI. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Keterlibatan dan dukungan pemangku kebijakan di pemerintah daerah dinilai penting dalam penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Beberapa kendala perubahan status puskesmas menjadi BLUD memang dari komitmen daerah sendiri. Sebagai owner, bupati atau wali kota lah mendorong untuk terbentuknya BLUD di unit pelayanan terutama puskesmas," kata Wakil Ketua Umum II DPP APKESMI, dr Asep Sani Sulaeman MKes, di sela-sela Semiloka Nasional II APKESMI, di THE ZHM Premiere Hotel and Convention, Selasa (25/10).

Baca Juga

Ia mengatakan memang dukungan stakeholders terutama kepala daerah menentukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di kabupaten kota.

"Termasuk puskesmas-puskesmas seperti itu," ucapnya.

Puskesmas, sebut Asep, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

"Dengan penerapan BLUD, puskesmas diberikan fleksibilitas didalam pengelolaan keuangan," ucap Asep.

Ia mencontohkan saat 2 Januari, ada pelayanan puskesmas dirawat inap persalinan. Bagaimana dengan makan minum pasiennya. Apakah sudah ada pendapatan sehingga bisa dibelanjakan pada tanggal 2 Januari itu.

"Dengan mekanisme APBD, kan pendapatan puskesmas harus disetor dulu ke kas daerah. Baru dikembalikan dalam bentuk daftar pelaksana anggaran (DPA)," ucapnya.

Jika sudah BLUD, tutur Asep, puskesmas sudah bisa mandiri. Tarif layanannya tidak perlu disetor akan tetapi sudah masuk rekening puskesmas dan bisa dikelola secara langsung.

"Sehingga untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya darurat selain rutinitas, kepala puskesmas fleksibel menggunakan anggaran 'secara langsung'," ungkapnya.

Dengan demikian, sebut Asep, untuk pelayanan kebutuhan beli obat dan kebutuhan rumah tangga, puskesmas BLUD dapat menggunakan anggaran. Karena keuangan puskesmas BLUD dikelola sendiri.

"Jadi, BLUD itu diistilahkan quasi public good. Artinya perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit)," ucap Asep.

Sebelumnya saat pembukaan Semiloka Nasional II APKESMI, Ketua Umum DPP APKESMI dr Trisna Setiawan MKes mengungkapkan baru 30 persen dari 10.300 puskesmas di Indonesia yang telah menerapkan BLUD.

Ini perlu penguatan dalam penerapan BLUD. Hal ini sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 maupun Permenkes No 43 Tahun 2019 bahwa ke depan pengelolaan keuangan puskesmas adalah BLUD.

"Diketahui, ketika puskesmas BLUD maka akan lebih dari 10 fleksibilitas yang akan diperoleh oleh puskesmas," kata Trisna.

Oleh karena itu, tutur Trisna, butuh dorongan Kemendagri agar terjadi peningkatan jumlah puskesmas yang menerapkan BLUD ini. Sehingga puskesmas bisa merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas.

"Jangan sampai mundur lagi ke belakang," tegasnya.

Komentar