KI Sarankan PT Balairung Aktifkan Keberadaan PPID

Metro- 31-10-2022 14:38
Pimpinan KI Sumbar, Nofal Wiska dan Arif Yumardi lakukan verifikasi faktual keterbukaan informasi publik pada BUMD milik Pemprov Sumbar yakni PT Balairung di Jakarta, Senin (31/10). (Dok : Istimewa)
Pimpinan KI Sumbar, Nofal Wiska dan Arif Yumardi lakukan verifikasi faktual keterbukaan informasi publik pada BUMD milik Pemprov Sumbar yakni PT Balairung di Jakarta, Senin (31/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala.com -- Kerap dicurigai tidak transparan oleh berbagai pihak. Menghilangkan asumsi itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumbar saat ini dituntut berbenah diri untuk lebih terbuka.

Jadi, sudah sepantasnya Komisi Informasi (KI) Sumbar berikan penguatan pengelolaan keterbukaan informasi publik kepada sejumlah BUMD yang ada di Sumbar, salah satunya PT Balairung.

Bahkan, KI Sumbar menyarankan setiap BUMD yang ada di Pemprov Sumbar agar mengaktifkan dan menggerakkan PPID yang dimiliknya.

Baca Juga

"Ini salah satu solusi menghindari tudingan atau asumsi BUMD milik Pemprov Sumbar tidak terbuka informasi," ungkap Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi kepada pengelola PT Balairung di Jakarta, Senin (31/10).

Kehadiran Arif Yumardi bersama Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska ke PT Balairung Jakarta itu, dalam rangka melalukan verifikasi faktual keterbukaan informasi publik di perusahaan milik Pemprov Sumbar tersebut.

Arif menambahkan, keberadaan PPID di PT Balairung perannya sangat strategis sekali untuk membuka seluruh informasi kepada publik, sehingga bisa meminimalisir kecurigaan-kecurigaan yang ada.

Masukan tersebut direspon oleh Sekretaris Perusahaan PT Balairung, Oktofrida Wisnu Pamungkas. Dan dia menegaskan Balairung komit akan melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID.

"Kami akan mengaktifkan PPID, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi bagi kami," kata Oktofrida.

PT Balairung merupakan salah satu BUMD milik Sumbar yang mengoperasikan Hotel Balairung di Jakarta.

Hotel ini beberapa kali menjadi perbincangan publik karena persoalan keuangan.

"Keterbukaan informasi publik seharusnya bisa meningkatkan kepercayaan publik," kata Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska.

Komisi Informasi Sumbar mengebut verifikasi faktual badan publik di Sumbar dalam rangka monitoring dan evaluasi KIP.

KI Sumbar menargetkan makin banyak badan publik berpredikat informatif di tahun 2022 ini.

Komentar