Takut Abaikan KIP, Sekkab Perintahkan Terapkan KIP

Metro- 27-10-2022 16:28
Tim KI Sumbar ketika disambut Sekkab Limapuluh Kota, Widya Putra di ruang rapatnya, Jumat (27/10). (Dok : Istimewa)
Tim KI Sumbar ketika disambut Sekkab Limapuluh Kota, Widya Putra di ruang rapatnya, Jumat (27/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Limapuluh Kota, Arunala.com - Sebuah pengakuan dikemukakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Limapuluh Kota, Widya Putra tentang potensi hukum bagi badan publik yang mengabaikan keterbukaan informasi publik (KIP).

Hal ini disampaikan Widya Putra di ruang kerjanya saat menerima kehadiran tim verifikasi faktual Komisi Informasi (KI) Sumbar dalam rangkaian monitoring dan evaluasi KIP di pemkab tersebut, Jumat (27/10).

Tim KI Sumbar yang dipimpin ketuanya Nofal Wiska dan anggotanya, Adrian Tuswandi serta lainnya, saat itu melakukan pemeriksaan hasil kuisioner KIP yang sudah dibuat Pemkab Limapuluh Kota ini.

Baca Juga

Didampingi Asisten Setda, Kadis Kominfo Limapuluh Kota, dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Luhak Nan Bungsu, Widya Putra menyampaikan ngeri-ngeri sedap kalau keterbukaan informasi publik itu diabaikan.

"Sejak hari ini (Jumat, red), saya minta Pak Eki selaku PPID Utama untuk mempersiapkan seluruh perangkat dalam menjalankan ketentuan UU 14 Tahun 2008, PP 61 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2022 dan Permendagri 3 Tahun 2017," ujar Widya.

Adapun Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, fungsi strategis Sekda yang merupakan Atasan PPID Utama, juga soal pidana informasi yang Atasan PPID Utama berpotensi tersangka dalam proses delik aduan dugaan pidana informasi publik.

"Komisi Informasi menemukan pintu kepada badan publik untuk berkoordinasi dan mendorong dalam koridor menjadikan Keterbukaan Informasi Publik budaya di badan publik," kata Nofal.

Sedangkan anggota KI Sumbar, Adrian Tuswandi menambahkan, UU 14 Tahun 2008 disahkan tidak mempersulit dan menjadi kabar petakut bagi badan publik.

"Semua terkait pengelolaan informasi publik ada di regulasi yang Pak Sekda sebutkan tadi, kini mau atau tidak mau melaksanakan. Kalau ketentuan pidana di UU 14 Tahun 2008 itu adalah upaya terakhir negara memaksa badan publik terbuka," ujar Adrian.

Dia melanjutkan, badan publik harus perkuat dan mengupgrade standar prosedur pelayanan informasi publik, seperti ada Perbup, ada Keputusan Bupati atau Atasan PPID Utama, dan kalau bisa ada Perda Keterbukaan Informasi Publik di Limapuluh Kota.

Untuk diketahui, Jumat ini ada dua badan publik diverifikasi tim KI Sumbar di Kabupaten Limapuluh Kota itu, yakni PPID Utama pemkab setempat, dan PPID Nagari Padang Panjang Tanjung Aro Sikabu-kabu.

Pada program Monev KI Sumbar 2022 ini, ada lonjakan partisipan dari Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Nofal ada enam badan publik di sini pada sembilan kategori masuk diverifikasi dan difaktualisasikan.

Komentar