Dewan Pendidikan Angkat Bicara Soal Kisruh PPDB SMA

Edukasi-177 hit 10-07-2020 13:30
Ilustrasi PPDB (Antara)
Ilustrasi PPDB (Antara)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK di Sumbar membuat Anggota Dewan Pendidikan Sumbar Khairul Jasmi angkat bicara.

Tidak itu saja, pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumbar juga menilai ada yang aneh terkait PPDB 2020 untuk SMA dan SMK itu.

"Apapun caranya, calon peserta didik jangan dirugikan. Ini pekerjaan tahunan, masa tak bisa. Tiap tahun sekolah menerima siswa baru. Seharusnya malah berjalan makin baik, tapi ini malah tambah kacau," kata Khairul Jasmi kepada media di Padang, Jumat (10/7).

Baca Juga

Penegasan itu dia lontarkan karena cukup banyak para orang tua calon siswa baru mempertanyakan cara atau proses penerimaan siswa baru yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar tahun 2020 ini.

Selama ini, lanjut Khairul Jasmi, orang tua hanya pasrah ketika anaknya tak bisa masuk sekolah negeri. Namun yang membuat orang tua marah, proses pendaftaran yang kacau, pantas mereka marah.

"Untuk itu Kepala Disdik jangan hanya pandai menghindar-hindar. Hadapi aspirasi masyarakat itu. Itulah risiko jabatan. Kalau tidak bisa mengatur Pendidikan, mundur saja. Saya kira masih banyak yang berkompeten," tambahnya.

Penegasan ini, tampaknya juga ditujukan Khairul Jasmi kepada kepala Disdik kabupaten kota yang proses PPDB di daerahnya juga ada persoalan.

Dinas Pendidikan, sambung dia, harus mencarikan jalan keluar, sehingga anak-anak itu bisa sekolah. Khairul Jasmi juga mengingatkan dari sekarang, hentikanlah promosi sekolah favorit.

Menurutnya PPDB itu bagus, yang tak bagus pelaksanaannya. Tahun depan pelaksanaannya harus sebagus dengan sistemnya.

Terkait syarat di PPDB 2020 soal zonasi, batas usia sebaiknya kaji ulangi penerapannya. "Jangan mau buka PPDB baru disosialisasi. Itu tak masuk," tegasnya lagi.

Kharul Jasmi menambahkan, sekarang orang tua pada menangis atas tidak diterimanya atau lulusnya anak mereka di sekolah yang mereka impikan.

Dirinya menilai, munculnya kisruh itu akibat kesalahan kebijakan masa lampau yang membangun sekolah-sekolah favorit. Akibatnya semua orang ingin sekolah favorit.

"Kini waktu PPDB muncul surat domisili dekat sekolah favorit itu. Masalah muncul ulah pemerintah sendiri," tukas Khairul Jasmi.

Sementara, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dalam rilisnya yang disampaikan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Adel Wahidi kepada media menyebutkan telah menerima banyak sekali pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi pemberian keterangan domisili palsu, yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisili (SKD), dalam PPDB 2020 untuk SMA dan SMK.

"Indikasi tersebut ditemukan di Kota Padang Panjang dan Kota Padang," tulis Adel.

Di Kota Padang Panjang misalnya, ada indikasi pemberian keterangan domisili palsu tertuang dalam SKD yang diterbitkan oleh Camat.

"Adanya hal demikian masyarakat di kota itu merasa ada pergerakan yang aneh dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat dalam website PPDB Sumbar khususnya untuk salah satu SMA favorit di kota itu," ujar Adel.

Anehnya, lanjut dia, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit.

Untuk di Kota Padang, sambung Adel, Ombudsman juga dapat laporan soal SKD yang mencurigakan itu. Misalnya juga pada salah satu SMA favorit di Kota Padang.

"Setelah Ombusman melakukan verifikasi ke lapangan dan ditanya ke tetangga, namun tentangga tak mengenal sang anak," terang Adel dalam rilisnya itu.

Selain itu, sebut dia, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah.

"Lebih dari itu, SKD ini juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa Ombudsman," tutup Adel Wahidi.

Komentar