KPU Bolehkan Paslon Tambah APK Hingga 200 Persen

Metro-123 hit 12-07-2020 12:19
Pengamat politik, Asrinaldi.
Pengamat politik, Asrinaldi.

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Komisi Pemilihan Umun (KPU) melonggarkan batasan jumlah alat peraga kampanye (APK) yang boleh dibuat oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

Sebelumnya, aturan APK paslon pada pilkada lalu, KPU membatasi jumlah APK yang dapat dicetak paslon maksimal 150 persen dari jumlah APK yang dicetak KPU.

Untuk Pilkada 2020 ini, paslon boleh mencetak APK paling banyak 200 persen.

Baca Juga

Namun pengamat politik FISIP Unand, Asrinaldi menilai pelonggaran aturan soal APK ini tampaknya tidak begitu dianggap sebagai hal yang urgen sekali bagi paslon.

"Memang terbuka ruang bagi paslon menambah APK-nya hingga 200 persen saat masuk tahapan kampanye, namun hal itu dilihat dari sisi peningkatan elektabilitas paslon saya rasa tidak begitu efektif," kata Asrinaldi saat dihubungi media ini, Jumat (10/7).

Menurut dirinya, paslon justru merasa kampanye dengan cara door to door kepada masyarakat lebih efektif meningkatkan elektabilitas mereka, ketimbang memperbanyak APK saat kampanye. Hal lainnya tergantung juga dari kondisi keuangan paslonnya.

"Saya melihat hal ini tidak akan dimanfaatkan. Paslon akan cenderung menggunakan uang APK untuk memberi hadiah atau cenderamata karena ini yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini," nilai Asrinaldi.

Dia memperkirakan daya dongkrak APK ini terhadap elektabilitas paslon tidak lebih dari 10 persen. Justru door to door campaign ini yang punya daya dongkrak tinggi.

"Daya dongkrak kampanye door to door paslon itu bisa mencapai 30-50 persen dari suara awal. Sementara tanggung jawab pendidikan politik yang sesungguhnya ada pada parpol dan bukan pada KPU," jelas Asrinaldi.

Di sisi lain, dirinya menegaskan tidak ada kewajiban yang bersifat mandatory bagi KPU melalukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara dari segi aturan baru yang dilahirkan KPU soal paslon boleh menambah APK-nya hingga 200 persen saat kampanye tentu ada maksudnya.

"Penambahan itu tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi kampanye door to door yang berisiko Covid-19, ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran KPU untuk mencetak APK yang terbatas tentu dibutuhkan tambahan APK dari calon," sebut Asrinaldi.

Komentar