Pemprov Gandeng KPID Beri Edukasi Covid-19

Metro-97 hit 22-08-2020 22:45
Gubernur Irwan Prayitno dalam suatu wawancara secara daring. (Dok : Istimewa)
Gubernur Irwan Prayitno dalam suatu wawancara secara daring. (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Pemprov Sumbar bersama KPID sepakat menggelar program edukasi Covid-19 kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran di provinsi ini.

Hal ini terungkap saat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang wawancara secara langsung di Padang FM, Sabtu (22/8).

Di kesempatan itu, Irwan Prayitno menekankan ada dua langkah paling efektif yang terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumbar, pertama dari sisi pemerintahan, dan kedua sisi masyarakat.

Baca Juga

"Dalam segi pengendalian, pemerintah terus memasifkan proses testing, tracing dan tracking yang merupakan kunci dalam memperlambat penyebaran Covid-19," kata Irwan.

Selain itu, sebut Gubernur, langkah pemerintah dalam penyembuhan pasien Covid-19 melakukan isolasi karantina, treatment rumah sakit.

"Pembagian treatment yang dilakukan seperti isolasi karantina untuk pasien positif ringan (OTG) yang berada di RS Gadut dan BPSDM, sedangkan pasien yang dalam pantauan (PDP) pasien positif sedang dan berat dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19," jelas Irwan.

Sedangkan hal kedua, imbuh dia, langkah efektif pada sisi masyarakat, dimana untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu menggunkan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Edukasi dan sosialisasi tersebut terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

"Namun masyarakat abai akan hal itu, imbauan dan sosialisasi yang selalu dilakukan tidak mempan bagi masyarakat sehingga keluarlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 untuk memberikan sanksi administratif berupa denda sosial, sanksi sosial, teguran, pencabutan izin bagi restoran dan hotel," ujar Irwan.

Irwan mengatakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang terbit tanggal 4 Agustus 2020, sementara Sumbar sudah duluan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tanggal 07 Juni 2020.

"Tapi ini tidak begitu efektif, sekarang sedang proses membuat Peraturan Daerah dengan DPRD Sumatera Barat yang rencananya 2 (dua) minggu kedepan akan selesai, yang dalam Perda tersebut tidak hanya sanksi ringan administratif tetapi sanksi pidana bagi masyarkat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ujar Irwan menegaskan.

Harapan Irwan, untuk kesehatan bersama, masyarakat aman dari Covid-19 dan terbentuk budaya kebiasan baru maka perlunya sanksi tegas dari aturan yang ada.

Peran lembaga kepenyiaran selama ini juga ikut berperan aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyakarat bagaimana melawan Covid-19,

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang mengatakan sebagai lembaga penyiaran, KPID akan terus melakukan langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui televisi, dan radio untuk mengkampanyekan terkait penanggulan Covid-19.

"Hampir 5 x dalam sehari lembaga penyiaran tv dan radio di Sumbar melakukan hal itu," kata Afriendi.

Menurutnya, edukasi dilakukan lembaga penyiaran dengan mengajak gugus tugas, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KPI, untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid 19.

"Dalam era new normal, adaptasi kebiasaan baru menjadi keharusan untuk dipatuhi," kata Afriendi Sikumbang.

Komentar