Balon Perseorangan Mulai Tren di Sumbar

Metro-124 hit 08-09-2020 19:43
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen. (Dok : Istimewa)
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen. (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Keikutsertaan pasangan calon perseorangan di sejumlah kabupaten kota di Sumbar, dalam pilkada serentak 2020 ini terlihat mulai banyak pesertanya.

Infografis.
Infografis.

Terbukti, dari 13 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada di tahun ini, empat daerah diantaranya ada bakal pasangan calon (paslon) dari perseorangan (independen)

"Untuk Pilkada serentak kali ini, jumlah bapaslon perseorangan ada empat. Daerahnya yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung dan Kota Bukittinggi," kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen saat dihubungi Arunala.com Selasa malam (8/9).

Baca Juga

Dia menjelaskan empat bapaslon perseorangan itu adalah, Agus Susanto-Rommy Candra di Kabupaten Pasaman Barat. Bapaslon Ferizal Ridwan-Nurkhalis di Kabupaten Limapuluh Kota. Lalu bapaslon Endre Syaifoel-Nasrul di Kabupaten Dharmasraya, terakhir bapaslon Ramlan Nurmatias-Syahrizal dari Kota Bukittinggi.

Sementara itu, Amnasmen juga mengatakan semua daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota sudah selesai melakukan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Hanya saja, dari kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak 2020, cuma Kabupaten Pasaman yang memperpanjang masa pendaftaran pencalonannya.

"Sebab di daerah itu hanya satu pasang bakal calon yang mendaftar," ujar Amnasmen.

Sesuai aturan berlaku, sebut dia, maka kabupaten Pasaman melakukan penundaan penutupan masa pencalonan dan memperpanjang masa itu pada 10-11 September 2020.

Terlebih dulu, jelas Amnasmen, pihak KPU setempat melakukan sosialisasi selama 3 hari.

"Ini sesuai dengam pasal 102 ayat 2a PKPU 3 tahun 2017, meskipun partai tersisa tidak mencukupi 20 persen atau hanya 6 kursi," ulas Amnasmen.

"Partai yang sudah mengusung dan mendaftarkan bakal calon ke KPU tidak boleh mengalihkan dukungan mereka pada bakal calon lain, atau pun membatalkannya," pungkas Amnasmen.

Komentar