31 Kampanye Paslon Dibubarkan Bawaslu

Metro-363 hit 18-10-2020 23:25
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner. (Dok : Istimewa)
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Selama masa kampanye pilkada serentak 2020 di mulai sejak 26 September hingga Minggu (18/10), Bawaslu Sumbar mengaku ada puluhan kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon (paslon) di berbagai tempat di Sumbar.

"Berdasarkan data Bawaslu Sumbar hingga hari ini (Minggu, red) ada 31 kegiatan kampanye paslon itu yang dihentikan pihak Bawaslu karena tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye atau tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes) atau tidak sesuai lokasi yang ada di STTP," ungkap Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner saat ditanya Arunala.com seusia rapat pleno penetapan DPT Pilkada serentak 2020 Sumbar, di Hotel Pangeran Beach Padang, Minggu (18/10).

Dia merinci, penghentian kegiatan kampanye paslon oleh jajaran Bawaslu itu tidak hanya bagi paslon yang akan di kabupaten kota, tapi juga ada juga penghentian kampanye untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Baca Juga

Misalnya, sebut Vifner seperti yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yang memberikan satu peringatan tertulis karena kampanye yang dilakukan salah satu calon gubernur tidak mematuhi protocol kesehatan saat lakukan kampanye.

Kemudian ada tiga kali pembubaran kampanye calon gubernur di dua daerah yaitu Kabupaten Tanah datar dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Selanjutnya terdapat empat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh empat Bawaslu kabupaten terkait kampanye bupati, yakni di Kabupaten Limapuluh Kota, Padangpariaman, Pesisir Selatan dan Dharmasraya.

"Data tentang pengawasan kampanye paslon baik bupati, wali kota dan gubernur yang dilakukan terus akan bergerak tiap hari jelang selesainya masa kampanye berlangsung yaitu 5 Desember 2020," kata Vifner.

Komentar