Padang, Arunala - Persoalan peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta meluruskan pemahaman pelaku UMKM terkait Kredit Usaha Mikro (Mikro) menjadi bahasan serius antara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar.

Alirman Sori dalam pertemuan itu mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk UMKM di Sumbar.

"Penyaluran kredit itu terlihat searah dengan pertumbuhan UMKM sehingga diharapkan ke depan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi," kata Alirman Sori kepada Arunala.com seusai pertemuan dengan OJK Sumbar, di Padang, Senin siang (2/3).

Melihat data yang ditampilkan OJK, terang Alirman Sori, tampaknya perlu diapresiasi. Kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk OJK yang terus berupaya mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat pelaku UMKM di Sumbar.

Dia yang saat itu sedang lakukan reses masa sidang kedua tahun 2019 - 2020 DPD RI, menyatakan, DPD dan OJK sudah melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan UMKM.

"Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, juga membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki kinerja kredit," bebernya.

Alirman Sori juga meminta OJK Sumbar untuk terus tingkatkan edukasi pada pelaku UMKM. Juga dibutuhkan upaya meluruskan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terkait KUR serta mendorong pelaku UMKM yang bankable, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.

Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu mengungkapkan, pengaturan UMKM masih diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dari data penyaluran kredit perbankan, sejauh ini sudah terpenuhi persentase penyaluran untuk UMKM, minimal 20 persen dan setiap tahun terus meningkat.

"Kinerja penyaluran kredit untuk UMKM sudah di atas 20 persen dengan kuantitas yang semakin meningkat setiap tahun," terang Misran.

Dia juga memaparkan dengan Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga di bawah 5 persen, pertumbuhan kredit semakin naik searah dengan pertumbuhan UMKM.

Misran juga merinci ada empat kota di Sumbar yang penyaluran KUR di atas Rp1 triliun yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Padangpanjang dan Bukittinggi. Untuk perbankan, penyaluran KUR tertinggi berada di BRI dengan Rp8.974 triliun pada tahun 2019. Disusul Bank Nagari denga penyaluran KUR sebesar Rp3,842 triliun.

Terkait upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan, Misran mengatakan OJK telah menjalankan sejumlah program edukasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Salah satunya adalah melalui program pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu (KIKT) bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP)," kata Misran Pasaribu. (rel)

•