.
Ditambahkannya, memang terjadi beberapa perubahan dalam sistem dan tahapan pilkada, namun rasanya tidak begitu sulit untuk menyesuaikan, tergantung dari tekad dan keinginan bersama, baik penyelenggara maupun peserta pilkada.
Sementara itu, dari segi pendidikan, untuk petugas PPK dan PPS saat ini mayoritas sudah berpendidikan S1 sampai S2, sehingga bisa dilihat kalau penyelenggara memang sudah diisi orang-orang cerdas dari segi pendidikan.
Kemudian, Anggota KPU Sumbar yang menjadi Koordinator Divisi Teknis, Izwaryani menambahkan proses pilkada saat ini memang agak sedikit bergeser. "Ini dikarenakan pandemi Covid-29 yang tidak bisa ditebak kapan berakhirnya, dan Pilkada tetap harus dilaksanakan, dari tahapan yang tertunda sampai dengan penetapan nantinya," sebut Izwaryani.
Dia juga meminta semua pihak bisa berlapang dada menerima perubahan tata cara berkampanye dan memilih, karena ini menyangkut kesehatan semua orang.
Khususnya untuk tahapan verifikasi faktual (Verfal), KPU bisa juga melakukan video call (VC) pada konstituen yang tidak bisa ditemui pada hari tersebut.
"Kami juga meminta untuk tim balon perseorangan agar bisa menghubungi para pendukung, agar saat verifikasi mereka bisa dijumpai dan tidak ada kendala berikutnya," kata Izwaryani.
Komentar