Padang, Arunala - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar kembali mematangkan sinergi dan koordinasi dengan Bawaslu Sumbar terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar.
Soalnya dalam pengamatan Polda Sumbar, ada sejumlah indek kerawanan yang bisa saja muncul ketika tahapan pilkada itu berjalan.
"Mencermati potensi-potensi kerawanan yang demikian itu, kami mencoba memulai memetakan lagi potensi kerawanan tersebut melalui sinergi yang ada," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto kepada Arunala.com seusai berkunjung ke kantor Bawaslu Sumbar, Senin (20/7).
Dengan peningkatan sinergi ini, sebut Kapolda, tentunya bisa meminimalisir persoalan-persoalan kerawanan yang akan muncul nanti.
Kemudian menyangkut sudut pandang indek kerawanan di Pilkada ini, Toni Harmanto menyampaikan memang ada perbedaan pihak Polri dengan Bawaslu.
"Kalau di Polri, khususnya Polda Sumbar, indek kerawanan itu dilihat dari sudut potensi konflik yang berkorelasi dengan Pilkada tersebut, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal," jelas Toni Harmanto.
Misalnya, lanjut Kapolda, di suatu tempat ada isu terhadap pemilih di sana dengan masyarakat di sekitar perbatasan. Kemudian kalau dari versi Bawaslu, kan dari indek kerawanan Pilkada dari beberapa aspek yang berbeda-beda.
"Jadi semua potensi kerawanan itu akan menjadi bahan buat kami di Polda Sumbar untuk kesiapan dalam mengantisipasi munculnya kerawanan-kerawanan tadi," tukasnya Toni.
Dirinya juga menyebut, terkait potensi kerawanan Pilkada 2020 di Sumbar, Polda Sumbar memetakan ada 152 potensi kerawanan yang bervariatif.
"Bisa saja indek kerawanan itu dalam bentuk potensi konflik masyarakat antar masyarakat, kemudian isu potensi kerawanan menyangkut KPPS/PPS dengan masyarakat atau calon, maupun potensi kerawanan lainnya," tukasnya Toni Harmanto.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, kehadiran Kapolda Sumbar ke kantornya membawa beberapa hal.
Pertama soal penandatanganan bersama antara Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung menyangkut proses penanganan hukum tindak pidana pemilu/Pilkada yang dilakukan secara daring di tingkat nasional," sebut Surya Efitrimennext
Komentar