.
Sejalan dengan itu, sebut dia, Bawaslu Sumbar bersama Polda Sumbar juga makin meningkat koordinasi dua institusi ini dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 ini.
Disinggung soal pandangan potensi kerawanan Pilkada antara Polda dengan Bawaslu, Surya Efitrimen menyebutkan, hal itu menurut fungsi dari lembaga masing-masing.
"Pandangan Bawaslu menyangkut potensi kerawanan Pilkada tentu jelas ada perbedaannya dengan Polri. Itu disebabkan dari fungsi dan tugas lembaga itu masing-masing," kata dia.
Ditanya seberapa banyak indikator kerawanan yang dipetakan Bawaslu Sumbar pada Pilkada ini, Surya Efitrimen menyebutkan secara garis besar dibagi dalam empat variabel besar. Kemudian dari empat variabel indikator kerawanan itu, Bawaslu kemudian menjabarkannya pada sejumlah sub variabel.
"Ada pun empat variabel besar yang disusun Bawaslu itu yakni pertama variabel menyangkut konteks sosial dan politik, kedua variabel Pemilu yang bebas dan adil. Ketiga, variabel kontestasi dan variabel keempat yakni soal partisipasi," sebut Surya Efitrimen.
Dirinya mengaku, variabel indikator kerawanan yang dibuat Bawaslu itu diantaranya juga berdasarkan data dan informasi dari pelaksanaan pilkada dan pemilu sebelumnya, kemudian terkait juga dengan kondisi terkini.
"Itu yang kemudian perbedaan indikator kerawanan yang dibuat Bawaslu dengan Polri saat ini," kata Surya Efitrimen.
Komentar