Padang, Arunala - Persoalan bisa tidaknya Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di Sumbar masih bergulir. Ini berhubungan dengan masih dalam suasana pandemi Covid-19.
Inilah topik yang diangkat Forum Jurnalis Peduli Pemilu dan Demokrasi (FJPPD) Sumbar pada diskusi yang diadakan Kamis siang (23/7), bertempat di Hotel Daima Padang.
Penggiat Demokrasi Sumbar, Mufti Syarfie yang dihadirkan dalam diskusi itu menyebutkan untuk melaksanakan pilkada serentak Sumbar di masa pandemi ini meminta KPU harus punya formulasi jitu menggaet pemilih ke TPS.
"Tidak bisa dipungkiri kondisi pandemi menjadi tangangan penyelenggara Pilkada mengejar target partisipatif 77,5 persen. Salah formula pasti target tidak tercapai," ujar Mufti.
Saat kondisi normal saja, terang Mufti, partisipasi pemilih pada tiga Pilkada sebelumnya masih tak mencapai target nasional, apalagi dalam kondisi pandemi ini.
"Soalnya sebagian masyarakat takut dan khawatir terpapar Covid-19 saat pencoblosan nanti," tukas Mufti.
Untuk itu dia meminta KPU harus mampu meyakinkan pemilih di Sumbar bahwa menunaikan hak konsititusi mereka aman dari Covid-19.
Dirinya juga menegaskan agar tingkat keselamatan (safety) di TPS bisa diberikan KPU.
"Caranya bagaimana? Ya bisa saja KPU bekerjasama dengan Gugus tugas supaya waktu pencoblosan nanti bisa dilakukan penanganan cepat bila ada pemilih yang ingin mencoblos diketahui terpapar Covid-19," ujarnya.
Terus terang, lanjut Mufti, jangan sampai saat hari pencoblosan nanti menjadi klaster baru penyebaran Covid. "Itu jelas tidak kita inginkan," sebut Mufti tegas.
Ditinjau dari sisi kesehatan, ahli Biomedik Fakultas Kedokteean Unand, Dr.dr Andani Eka Putra yang juga dihadirkan dalam diskusi itu memaparkan pelaksanaan Pilkada di Sumbar tetap bisa dilaksanakan.
"Salah satu alasannya karena Covid-19 di Sumbar terkendali. Ini dilihat dari angka pasien positif Sumbar berada diangka 1,4 persen. Ini di bawah angka standar WHO yang menetapkan 5 persen," sebut Andainext
Komentar