Padang, Arunala -- Adanya pemberitaan dari DPRD Riau yang menuding Provinsi Sumbar hanya menerima 'uang senang' saja dari Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang yang dimanfaatkanPLN untuk memutar turbin PLTA itu, membuat Anggota DPRD Sumbar gusar.
Pasalnya, tudingan itu tidak beralasan. Keberadaan waduk PLTA Koto Panjang punya sejarah 'kelam' bagi Sumbar. Sebab Ada ribuan warga Sumbar yang teraniaya karena desa tempat tinggal mereka ditenggelamkan saat pembuatan waduk itu berlangsung.
Menanggapi pemberitaan miring sekaligus melecehkan itu, Komisi III DPRD Sumbar angkat bicara. Melalui rapat yang diadakan Kamis siang (30/70), Komisi III ini mengundang pihak dan stakeholder terkait termasuk Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemprov Sumbar Zainuddin.
Rapat ini langsung dipimpin Ketua Komisi III, Afrizal, juga dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas. Dalam rapat itu sempat memanas dan semua anggota dewan yang hadir merasa terlecehkan dengan statemen anggota DPRD Riau tersebut.
"Kami tetap meminta pada masyarakat untuk tenang, karena Pemprov Sumbar akan berjuang untuk persoalan ini. Meski apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau telah mencabik-cabik hati masyarakat Sumbar, semestinya dia tidak berbicara seperti itu. Sumbar bukan menerima senang, sebaliknya malah berkorban nyawa, harta dan semuanya untuk Waduk Koto Panjang itu, sebenarnya Riau yangmanarimo sanang(menerima senang) bukan Sumbar," kata Afrizal tegas.
Dia menambahkan, DPRD dan Pemprov Sumbar tetap berjuang dengan cara apapun, karena ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih kearah perjuangan harga diri masyarakatSumbar.
"Ini bukan sekadar materi berupa pajak air permukaan, tapi lebih kearah harga diri orang Sumbar, jadi jangan asalngomongsaja kalau Sumbar terima uang senang," tukas Afrizal marah.
Nada kesal juga dilontarkan M Nurnas, yang mengatakan selama bertahun-tahun dirinya ikut mendampingi masyarakat memperjuangkan haknya, dalam pembangunan Waduk PLTA Koto Panjangnext
Komentar