.
"Mereka jangan hanya tahu setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk itu, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asalngomong. Ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar," tegas Nurnas.
Menyikapi hal itu, DPRD dan Pemprov Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan agar jangan ada pertikaian di kemudian hari soalPajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang yang dipermasalahan anggota DPRD Riau itu.
Sedikit diurai Nurnas, pembangunan Waduk PLTA Koto Panjang itu secara fisikmemang berada di Desa Merangin, Rantau Berangin, Kecamatan VIII Koto Kampar, Provinsi Riau. Namun, PLTA itu tidak akan bisa berfungsi jika warga Sumbar terutama yang bermukim di 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, tidak merelakan daerahnya sebagai waduk.
"Saya termasu satu dari sekian banyak pelaku sejarah pembangunan PLTA Kota Panjang itu, mulai dari perencanaan sampai pembangunan.Sayamerasakan sampai saat ini bagaimana pengorbanan masyarakat melepaskan kampung, tanah ulayat, sawah dan ladang berserta isinya dijadikan waduk," ujar Nurnas.
Untuk itu, tegasnya,jangan dipancing emosi rakyat Sumbar. "Ini bukan soal PAD yang jumlahnya miliaran. Tapi, ini menyangkut pengorbanan rakyat di Tanjung Balik Luhak Limapuluah," tukas dia.
Sementara, sambung Nurnas, menuruthasil survei lembaga independen jelang pembangunan PLTA Kota Panjang dimulai, sebanyak 2.644 rumah, 8.989 hektare kebun dan sawah, serta 25,3 km jalan negara dan 27,2 km jalan provinsi, akan ikut tenggelam akibat dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang. "Sebagian besar, daerah terdampak pembangunan bendungan itu berada di Provinsi Sumbar," kata Nurnas.
Komentar