Padang, Arunala - Setelah DPRD Sumbar melayangkan protes keras terhadap tudingan Sumbar menerima 'uang senang'pajak air permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang, kini giliran Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang juga lontarkan sikap berang.
"Istilah 'uang senang' yang diterima Pemprov Sumbar atas PAP Koto Panjang itu,dirasa kurang tepat dan kurang bijak, karenasangat melukai hati rakyat Sumbar," kata Irwan Prayitno, Jumat (31/7).
"Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung, dan kami di Pemprov Sumbar telah merespon dan memprosesnya secara administratif ke pusat, baik secara tertulis maupun upaya lainnya ke Kemendagri," Irwan Prayitno.
Dirinya menyebutkan, seiring surat ke Kemendagri itu, juga dilampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tapi juga Sumbar.
"Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan di rantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke Pusat," ujar Irwan Prayitno.
Sebelumnya Anggota DPRD Sumbar, juga merasa terlecehkan dengan adanya pemberitaan yang menyebutkanberakhir sudah masanya bagi Sumbar makan uang senang dari PAP Waduk PLTA Koto Panjang,
"Mungkin teman-teman di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga Kabupaten Limapuluh Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu waduk di PLTA Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk ini, wilayah Kabupaten LimapuluhKota selalu kebanjiran tiap tahun," ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Nurnas.
Terpisah,Kepala Dinas KehutananSumbar,Yozawardimenyatakan terdapat Daerah Tangkapan Air/DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Hanext
Komentar