.
Di sisi lain, Mahfud MD juga menyinggung munculnya sejumlah pendapat soal penundaan Pilkada 2020, dengan alasan makin tingginya angka penyebaran Covid-19.
"Wacana penundaan pilkada 2020 itu menurut saya sulit diwujudkan. Soalnya hingga kini belum ada pihak yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir," tukasnya.
Untuk itu, Mahfud meminta semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Dirinya menambahkan, Pilkada diputuskan tetap ada. Bahkan pemerintah sudah menyetujui anggaran Pilkada di tengah pandemi ini sebesar Rp4,4 triliun untuk menerapkan protokol kesehatan.
Namun lanjut dia, mungkin saja jumlah TPS dikurangi, jam hadir diatur, sehingga tidak terjadi penumpukan.
Kemudian menyangkut khawatirkan akan terjadi kerumunan di saat kampanye nanti, Mahfud meminta pihak provinsi untuk bisa mengatasi.
"Menurut pendapat saya, dengan adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dimiliki Sumbar, diyakini bisa mengatasi kekhawatiran itu. Sebab diPerda itu juga ada sanksi hukumannya. Itu bisa diterapkan," kata Mahfud MD.
Komentar