Selayaknya Sumbar jadi Barometer Kelautan dan Perikanan

Ekonomi- 11-12-2021 21:29
Kepala DKP Sumbar, Desniarti serahkan cinderamata kepada Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri, saat FGD di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Jumat (10/12). (Dok : Istimewa)
Kepala DKP Sumbar, Desniarti serahkan cinderamata kepada Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri, saat FGD di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Jumat (10/12). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala - Sumatera Barat (Sumbar) sudah selayaknya menjadi barometer pengembangan kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk menjadi daerah maju dan mandiri dari segi ekonomi.

Sumbar harus meningkatkan PDRB nya menjadi tiga kali lipat. Termasuk sumbangan dari sektor kelautan dan perikanan.

"Potensi kelautan dan perikanan di Sumbar besar sekali. Sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat baru mampu menyumbang 4 persen dari PDRB daerah. Padahal bila melihat kepada potensi yang ada, bisa ditingkatkan menjadi 15 persen," kata Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Rokhmin Dahuri, saat Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumbar yang bertema "Menuju Sumbar yang Madani dan Berkelanjutan" yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Jumat (10/12).

Peningkatan PDRB di sektor kelautan dan perikanan ini, sebut Rokhmin, dapat dilakukan melalui revitalisasi di semua unit usaha (bisnis), penangkapan, budidaya laut, air payau dan perikanan darat dan pengolahan hasil perikanan.

"Tentu sebelumnya dilakukan dulu evaluasi di semua unit usaha tersebut. Mana yang tidak produktif, mana yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Lakukan penghitungan karena ada rumus dan caranya," tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini.

Selanjutnya, kata Rokhmin, baru dilakukan revitalisasi di semua sektor tersebut.

"Selain revitalisasi dilakukan ekstensifikasi dan diversifikasi usaha," sebutnya.

Berulangkali beliau menyampaikan sebagai pejabat harus serius, ikhlas bekerja untuk mengatasinya persoalan masyarakat.

"Pejabat bisa dianggap zolim jika tidak memberi perubahan terhadap masyarakat. Khususnya bagi pejabat perikanan adalah masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pengolah serta pemasar produk hasil perikanan," ungkap Rokhmin.

Ada hal yang menarik beliau contohkan bagaimana seorang pemimpin China bisa membawa negaranya menjadi maju karena Presidennya suka mencatat dalam setiap kesempatannext

Komentar