.
Selain itu, untuk mendukung semua program diatas, APG Pessel juga meminta Pemprov Sumbar agar segera terbitkan regulasi khusus di sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional, terkait tata niaga gambir.
"Perlu triple konsesus, antara pemerintah, pengusaha dan petani. Sehingga perjanjian jual beli nanti tidak lagi melalui toke tapi sudah melalui asosiasi petani gambir, kita harapkan seperti itu. Sehingga koperasi dengan eksportir sudah business to business," lanjut Asril.
Mahyeldi kemudian merespon keluhan dari APG Pessel dengan meminta Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Sumbar untukmenindaklanjutinya.
"Atas nama Pemprov Sumbar, saya mengucapkan terimakasih atas masukan-masukan yang sangat berharga. Hal ini memang telah lama menjadi keprihatinan bersama. Segera kami akan buat tim perumusan ranperda, sehingga kedepan kendali perniagaan gambir bisa dikendalikan secara lebih baik demi kesejahteraan para petani kita. Apalagi keinginan ini muncul dari petani itu sendiri untuk percepatan hilirisasi," ungkap Mahyeldi.
Dirinya ju.ga instruksikan OPD terkait untuk bisa mensosialisasikan berbagai masukan dari APG Pessel ke beberapa daerah sentra gambir lainnya.
Untuk diketahui, saat ini di Pessel terdapat lahan produktif gambir seluas 5.537 hektare (ha) dengan produksi mencapai 3014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9418 tenaga kerja.
Komentar