Ingin Buat Perda Tentang Tanah Ulayat: DPRD Bengkulu Kunjungi DPRD Sumbar

Metro- 12-08-2022 16:13
Anggota Bapemperda DPRD Bengkulu, Risman Sipayung saat menyampaikan tujuan kunjungan rombongan mereka didi DPRD Sumbar, Jumat (12/8). (Dok : Istimewa)
Anggota Bapemperda DPRD Bengkulu, Risman Sipayung saat menyampaikan tujuan kunjungan rombongan mereka didi DPRD Sumbar, Jumat (12/8). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala - Pelajari penerapan tata kelola tanah ulayat melalui Peraturan daerah (Perda), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu datangi DPRD Sumbar, Jumat (12/8).

Pada pertemuan yang dilaksanakan di ruang khusus I DPRD Sumbar, Bapemperda DPRD Bengkulu juga mempelajari pola realisasi anggaran dalam menuntaskan target rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Anggota Bapemperda DPRD Bengkulu yang jadi pimpinan rombongan, Risman Sipayung mengatakan tata kelola tanah ulayat melalui Perda sangat penting untuk melancarakan program pembangunan skala daerah maupun nasional.

"Sebagai wakil rakyat, kami tidak ingin persoalan ulayat menjadi penghambat program-program pembangunan di bidang infrastruktur. Karena karakteristik adat Bengkulu dan Sumbar tidak jauh berbeda, maka kami perlu mencari referensi ke ini," katanya.

Perda pengelolaan tanah ulayat, rencananya akan menjadi inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu, nantinya Ranperda tentang tanah ulayat akan menjadi solusi bagaimana masyarakat adat bisa menerima manfaat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

"Terkait Perda inisiatif, DPRD Provinsi Bengkulu tengah membahas Ranperda tentang Pondok Pesantren, kami perlu pelajari juga penerapan pengajuan perda inisiatif ke DPRD Sumbar," katanya lagi.

Disisi lain dia melanjutkan, pada Prolegda 2022 Bapemperda DPRD Bengkulu mendapatkan pembahasan Ranperda tunggakan dari tahun lalu, pembahasan itu tentu menjadi beban anggaran kembali. Untuk menuntaskan di tahun ini, Bapemperda kembali mengajukan anggaran untuk mempertegas kinerja pada Perubahan APBD 2022.

"Pada tahun ini, ada delapan Ranperda luncuran dari tahun lalu, DPRD Bengkulu dalam membahas Ranperda telah menambahkan satu tahapan yaitu uji publik yang melibatkan masyarakat banyak," katanya.

Kedatangan rombongan DPRD Bengkulu disambut oleh Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Budiman dan Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahril, Budiman mengatakan dari beberapa tahun menjadi ketua Bapemperda tidak ada pengajuan Ranperda baru, namun Ranperda luncuran dari tahun lalu ada beberapanext

Komentar