Padang, Arunala - Pemprov Sumbar menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar.
Upaya penekanan inflasi itu merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema "Sinergi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional" yang diikuti Gubernur Sumbar Mahyeldi secara virtual di ruang rapat Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Kamis (18/8).
Dalam rakornas tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Sumbar termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.
Sumbar bahkan masuk dalam kategori kedua provinsi yang mengalami inflasi tertinggi secara nasional yaitu mencapai 8,01 persen, setelah Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 persen.
"Terkait hal ini tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing, Gubernur harus bekerjasama dengan tim TPID di daerah maupun di pusat. Tanyakan di daerah mana harga pangannya naik," tegas Jokowi.
Didampingi Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama, Mahyeldi mengatakan, ia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.
Diantaranya menurut Mahyeldi adalah penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur.
"Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani," kata Mahyeldi.
Dia berharap langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang.
"Kami harus melakukan langkah jangka panjang, disamping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar," lanjut Mahyeldi laginext
Komentar