Gubernur Jawab Pandangan Faksi Soal Ranperda APBD 2022

Ekonomi- 19-06-2023 14:46
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (19/6). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (19/6). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala.com - Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan Jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar, Senin (19/6).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi Suwirpen Suib. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi.

Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar katakan, sesuai dengan tahapan pembahasan, pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Juni 2023 yang lalu, Fraksi-Fraksi di DPRD Sumbar telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, lanjut Irsyad, cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan pandangan yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, baik terhadap pendapatan, belanja dan capaian kinerja program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

"Dari pengelolaan pendapatan daerah, Fraksi-Fraksi banyak yang memberikan tanggapan, terkait dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022. Meskipun realisasi sudah mencapai 99.25 %, akan tetapi capaian tersebut masih belum maksimal, oleh karena masih banyak potensi-potensi yang belum tergarap dengan optimal, diantaranya dari retribusi daerah, deviden BUMD serta pengelolaan asset daerah," terang Irsyad.

Dari pengelolaan belanja daerah, cukup banyak tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan, terkait dengan belum tercapainya target kinerja program di sektor pertanian yang sudah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu 10 persen dari total belanja daerah, program mencetak 100 ribu milenial entrepreneurship, cukup besarnya sisa belanja pegawai yang jauh di atas acres sebesar 2.5 persen, cukup banyak OPD-OPD yang realisasi belanjanya di bawah 90 persen, sinergisitas antar program, kegiatan dan antar OPD serta cukup banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan Penas Tani ke 16 Tahun 2023 dengan alokasi anggaran yang cukup besarnext

Komentar