.
Dari informasi pihak komisioner Komnas HAM Sumbar yang didapatnya, menyebutkan, terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang, pihak Komnas HAM tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD, karena adanya aturan yang melarang.
"Tetapi instansi vertikal lain selain Komnas HAM, justru masih menerima bantuan dari pemerintah daerah, ini tampaknya terkesan diskriminasi," ungkap.
Selanjutnya, pada saat kunjungan Senator Alirman Sori ini ke kantor Komnas HAM Sumbar, dia juga langsung menerima delegasi penghuni rumah komplek PT KAI Padang yang terancam akan digusur keluar dari komplek perumahan perusahan plat merah itu. (cpt)
Komentar