PPDI Butuh Aksesibilitas Saat Gunakan Hak Politik

Metro-61 hit 23-11-2020 09:21
Ketua PPDI Kota Padang Icun Suhaldi saat menyampaikan keluhan kelompok Disabilitas kepada KPU Sumbar tentang Hak dan kendala mereka memilih, di Padang, Minggu (22/11). (Foto : Arzil)
Ketua PPDI Kota Padang Icun Suhaldi saat menyampaikan keluhan kelompok Disabilitas kepada KPU Sumbar tentang Hak dan kendala mereka memilih, di Padang, Minggu (22/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Persoalan aksesibilitas bagi kelompok Disabiltas dalam Pilkada serentak 2020 di Sumbar jadi bahan pembicaraan penting yang dilakukan kelompok Disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang dengan KPU Sumbar.

Pembicaraan itu terjadi disaat KPU Sumbar memberikan sosialisasi pemilihan serentak Sumbar 2020 kepada kelompok Disabilitas dan berkebutuhan khusus kepada sejumlah anggota PPDI Kota Padang, di Padang, Minggu (22/11).

"Sebenarnya hak politik bagi kelompok Disabilitas sudah dijelaskan dalam UUD 45, misalnya Pasal 28 huruf (i) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen kedua yang menegaskan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," kata Ketua PPDI Kota Padang, Icun Suhaldi dalam acara sosialisasi itu.

Baca Juga

Tidak itu saja, dia juga menyebutkan pada Pasal 28 huruf (h) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua, menegaskan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

"Dengan adanya pasal ini, menunjukan kami kelompok Disabilitas harus mendapatkan kemudahan dari dari KPU selaku penyelenggara Pemilu seperti aksesibilitas lingkungan yang nyaman bagi kelompok Disabilitas dalam memberikan hak politiknya," sebut Icun Suhaldi lagi.

Kemudian, terangnya, adanya sarana penunjang bagi kelompok Disabilitas saat memilih dibilik suara. Sarana itu bisa berupa ruangan atau bilik suara yang bisa digunakan dengan nyaman bagi Disabilitas yang berkursi roda atau bertongkat, dan hal lainnya yang dibutuhkan kelompok Disabilitas itu saat memilih nanti.

"Itu yang kami butuhkan sehingga kami merasa dihargai juga dalam sebuah pemilihan," ujar Icun Suhaldi.

Soalnya, dia menilai setiap diadakan Pemilu atau Pilkada, kelompok Disabilitas sering terlupakan, terlebih bagi mereka yang tinggal di pelosok.

Dia mengaku apa yang dia kemukakan itu baru bentuk persoalan secara umum yang dialami kelompok Disabilitas. Menurutnya, ada juga kebutuhan aksesibilitas bagi kelompok Disabilitas dalam kategori yang spesifik.

Icun juga meminta, KPU setidaknya bisa juga menyediakan aksesibilitas bagi penyandang tuna netra yang akan berikan Hak politiknya. Misalnya adanya sarana tenaga pendamping saat di bilik suara, terlebih di pilkada dilakukan saat pandemi sekarang.

Hal itu, kata dia, berhubungan tingkat privasi kelompok tuna netra, kemudian KPU juga perlu mendesain ruangan/bilik suara bagi pemilih yang gunakan kursi roda.

"Hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kelompok Disabilitas di Sumbar, khususnya Kota Padang untuk bisa ikut serta dalam pilkada nanti," tukas Icun Suhaldi.

Dia mengaku, kalau saja apa yang jadi kebutuhan dari kelompok Disabilitas disiapkan KPU, pihaknya pun akan pro aktif untuk menyukseskan Pemilu atau pun Pilkada.

Menyikapi penjelasan Ketua PPDI Kota Padang itu, anggota KPU Sumbar, Izwaryanu mengatakan, untuk hak politik warga negara, KPU tidak membeda-bedakannya baik masyarakat normal maupun masyarakat berkebutuhan khusus.

"Tapi yang jelas bagi pemilih berkebutuhan khusus akan diberikan prioritas sesuai kebutuhan di bilik suara nantinya," kata Izwaryani.

Terkait pilkada di masa pandemi ini, Izwaryani menerangkan KPU juga memberlakukan hal yang sama bagi setiap pemilih, yaitu menerapkan protokol kesehatan (Prokes), baik masalah pemakaian masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.

Sedangkan untuk pemilih, dia menjelaskan, yang bisa jadi pemilih yakni memiliki e-KTP dan terdaftar di DPT.

Dia juga menerangkan pada pemilihan sebelumnya waktunya 7-13 siang, namun kini polanya pemilih dikelompokkan atau diatur jam waktu memilihnya ke TPS.

"Tujuannya akan tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS, karena pemilihan sekarang harus patuhi Protokol Kesehatan (Prokes)," kata Izwaryani.

Komentar