KPU Sijunjung Tunjuk Pengacara Untuk di MK

Metro-988 hit 28-12-2020 23:29
KPU Kabupaten Sijunjung bersama kuasa hukumnya Sudi Prayitno di Padang, Senin (28/12). (Foto : Arzil)
KPU Kabupaten Sijunjung bersama kuasa hukumnya Sudi Prayitno di Padang, Senin (28/12). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Menanggapi desakan empat pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung agar KPU Kabupaten Sijunjung membatalkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah, dijawab KPU Sijunjung.

Melalui kuasa hukumnya, Sudi Prayitno, menyebutkan dasar para paslon mendesak kliennya membatalkan paslon nomor urut 3 itu karena disinyalir terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paslon kepada KPU setempat.

"Para paslon itu mengaku keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK paslon nomor urut 3 itu sudah melewati tenggat waktu yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2017 pasal 54 tentang dana kampanye peserta pemilihan di Pilbup Sijunjung," kata Sudi Prayitno yang saat itu didamping ketua KPU Sijunjung Lindo Karsya dan anggota KPU lainnya, di Padang, Senin (28/12).

Baca Juga

Sudi Prayitno mengatakan penjelasan pihak KPU Sijunjung justru menyebutkan semua paslon yang berjumlah lima pasang itu menyerahkan masing-masing LPPDK pada waktu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir yaitu pada tanggal 6 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB.

"Maka hal itu masih dalam waktu tenggang waktu yang ditentukan dalam PKPU, selain itu juga tidak ditemukan ketentuan sanksi pembatalan bagi pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK di PKPU tersebut," klaim Sudi Prayitno.

Dia melanjutkan, dalam PKPU nomor 5 tahun 2017 pasal 54 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye itu disebutkan bahwa sanksi dapat diberikan apabila penyampaian LPPDK telah melampaui tenggat waktu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir.

Sementara, Ketua KPU Sijunjung, Lindo Karsyah menyampaikan secara kelembagaan, KPU Sijunjung memutuskan akan siap jalani persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan yang disampaikan empat paslon ke MK.

"Menghadapi gugatan itu, kami akhirnya menunjuk Pak Sudi Prayitno dan Rekan sebagai pengacara kami di MK nanti," kata Lindo Karsyah.

Dirinya juga menegaskan, sebelum permasalahan LPPDK paslon nomor urut 3 ini sampai ke MK, lebih dulu dilaporkan yang sama juga sudah pula dilaporkan ke polisi oleh empat paslon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung.

Lindo mengaku, laporan ke Polisi itu dilakukan oleh empat paslon masing-masing Ashelfine-Sarikal, Endre Saifoel-Nasrul, Arrival Boy- Medo Suarman dan Hendri Susanto-Indra Gunalan itu terkait dugaan pemalsuan berita acara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paslon nomor tiga Benny Dwifa Yuswir dan Irradatillah.

Meski sempat ditangani kepolisian, terang LIndo, akhirnya perkara ini dilimpahkan ke Gakkumdu karena ini berhubungan dengan tindak pidana pemilihan.

"Setelah proses pemeriksaan dilakukan Sentra Gakkumdu, Lindo menyebutkan, nyatanya Gakkumdu juga menghentikan proses perkara dugaan tindak pidana itu, karena tidak ditemukanya unsur pidana," kata Lindo Karsyah.

Komentar