KAP Akui Ada Data Pelaporan Kampaye Paslon Yang Kurang

Metro-178 hit 28-02-2021 10:55
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani beri keterangan usai menggelar rapat evaluasi pelaporan dana kampanye pilkada serentak 2020 di Sumbar, Jumat (26/2). (Foto : Arzil)
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani beri keterangan usai menggelar rapat evaluasi pelaporan dana kampanye pilkada serentak 2020 di Sumbar, Jumat (26/2). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Hasil rapat evaluasi tahapan pelaporan dana kampanye pilkada serentak 2020 yang di selenggarakan KPU Sumbar selama dua hari kemarin (25-26/2) di Bukittinggi jadi bahan masukkan bagi KPU Sumbar dan jajarannya di kabupaten kota.

Ada sejumlah input yang diberikan oleh dua nara sumber yakni Ketua KIP Sumbar, Samaratul Fuad serta Direktur PusaKo Feri Amsari dalam rapat evaluasi kali ini. Dan hal itu diakui Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani.

"Ada beberapa catatan dan masukkan yang didapat peserta rapat terkait apa yang telah disampaikan dua nara sumber kami, yakni Ketua KIP Sumbar, Samaratul Fuad serta Direktur PusaKo Feri Amsari," kata Yanuk kepada Arunala.com seusai rapat evaluasi itu.

Baca Juga

Disebutkan Yanuk, masukkan yang diberikan para nara sumber itu akan dijadikan rekomendasi bagi KPU untuk dilaksanakan lebih baik terlebih untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti.

Yanuk menerangkan, pada rapat evaluasi kali ini tidak hanya KPU saja yang hadir, namun juga dilibatkan tim pengelola dana kampanye dari empat paslon gubernur kemarin sebagai pihak pengguna aturan dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang juga punya peran penting dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye.

"Termasuk juga kami mengundang pihak Bawaslu mengingat Bawaslu juga diberi akses untuk melakukan pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye itu," terang Yanuk lagi.

Sementara, Anggota dari KAP Amanda & Ernita, Enita Syafnia menyebutkan KPU agar lebih sering melakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait pelaporan dan audit dana kampanye bagi pihak KPU sendiri.

Menurut Ernita, dari audit dana kampanye paslon yang dikerjakan kantornya di KPU beberapa waktu lalu memang ada beberapa kekurangan.

"Salah satunya menyangkut data-data pelaporan dana kampanye yang kurang lengkap yang diberikan tim paslon ke KPU," kata Ernita.

Akibat kurangnya data yang diserahkan tim paslon, lanjut Ernita, terpaksa pihaknya mengkonfirmasi ulang kepada tim paslon.

"Ya misalnya mengangkut sumbangan dari perorangan atau lembaga kepada paslon, mestinya harus dilengkapi juga dengan NPWP-nya. Dan hal yang begitu sulit bagi kami untuk mengauditnya," kata Ernita.

Komentar