Matangkan DOB, Komisi I DPRD Sumbar Temui Bupati Agam

Metro- 13-05-2024 22:44
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar bicarakan program DOB Agam Tuo bersama Bupati Agam Andi Warman, Jumat (4/5/2024). (dok : humas dprd sumbar)
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar bicarakan program DOB Agam Tuo bersama Bupati Agam Andi Warman, Jumat (4/5/2024). (dok : humas dprd sumbar)

Agam, Arunala.com - Langkak pembentukan Kabupaten Agam Tuo sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sumbar terus dimatangkan.

Bahkan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin ketua Komis, Sawal sengaja sambangi Bupati Agam, Andi Warman dalam rangka menerima masukan terkait rencana pembentukan DOB itu, Jumat (4/5/2024).

Dalam pertemuan itu, Sawal menyebutkan, rencana pembentukan DOB di Kabupaten Agam telah lama diusulkan. Namun tidak ada tindaklanjutnya.

Dia mengaku, di saat Andi Warman jadi Bupati Agam sekarang, kembali rencana pembentukan Kabupaten Agam Tuo muncul lagi.

"Dengan adanya rencana yang telah berproses tersebut, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kabupaten itu bisa lebih maksimal," ungkap Sawal.

Dia mengatakan, seluruh proses dan syarat-syarat yang telah dilengkapi Pemkab Agam akan terus dikaji dan didalami. Sehingga bisa dilanjutkan hingga tingkat pusat.

"Geografis wilayah cukup besar, masyarakat yang berdomisili di ujung Agam salah satunya di Kecamatan Baso harus mengurus administrasi pemerintahan harus ke Lubuk Basung, tentu sangat membebani penduduk. Tentunya kita sangat mendukung rencana DOB Agam," katanya.

Dia berharap setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) proses pengajuan DOB di Kabupaten Agam bisa terlaksana. Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat moratorium DOB dibuka setelah proses Pemilu. Namun pemkab jangan berhenti untuk terus memproses.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Leliarni mengatakan, jika DOB terealisasi maka akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi.

"Jadi seluruh unsur harus saling berkoordinasi untuk mewujudkan DOB," katanya.

Anggota Komisi I lainya Desrio Putra mengatakan, DOB tentu akan berdampak pada sektor pelayanan masyarakat.

Terjadinya pemekaran merupakan suatu bagian dari otonomi. Dengan banyak terjadi pemekaran nagari pada daerah DOB akan menambah distribusi anggaran pusatnext

Komentar