Padang, Arunala.com - Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfi Yendra menegaskan, Semakin terbuka penyelenggaraan negara (badan publik, red), maka semakin mudah pula pertanggungjawaban atas kebijakan dan pengelolaan pemerintahan.
Ini ditegaskan Musfi saat launching monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumbar 2024 di Padang, Senin (24/6/2024).
"UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan akses publik terhadap informasi. Namun, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan UU ini," ungkap Musfi.
Faktor budaya kerahasiaan yang kuat di beberapa badan publik, menurutnya jadi salah satu yang menjadikan KIP belum maksimal diterapkan.
Selain itu, lanjutnya, kurangnya kesadaran pemimpin terhadap pentingnya keterbukaan informasi, serta keterbatasan anggaran dan dukungan untuk pengelolaan informasi publik, juga jadi faktor lainnya kenapa KIP sulit dijalankan.
Musfi mengakui, sejumlah kendala yang disebutkan diatas justru makin menguatkan niat dari komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar periode sekarang.
"Di periode sekarang, kami (KI Sumbar, red) menetapkan lima platform utama yang menjadi agenda kerja KI Sumbar. Selain itu, KI Sumbar juga beri pendampingan pada 19 pemkab dan pemko untuk memastikan efektivitas implementasi KIP," tukas Musfi. (*)
Komentar