Padang, Arunala.com---Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat akan berlangsung pada 13 Juli mendatang. Partisipasi pemilih dikhawatirkan akan rendah. Pasalnya pesta demokrasi sudah selesai dan banyak pemilih tidak memiliki agenda untuk Pemilu.
"Tentu ini diharapkan kerja keras dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk mampu memberikan sosialisasi secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi itu memberikan penjelasan mengapa PSU ini harus dilakukan dan apa risikonya bagi masyarakat Sumatera Barat memilih jika partisipasinya rendah," kata Pengamat Politik Universitas Andalas Dr Aidinil Zetra MA usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis serta Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Convention Hall Unand, Rabu (26/6/2024).
Sekretaris Unand ini menekankan kesadaran politik untuk bisa menghadirkan masyarakat di dalam pemungutan suara ulang itu amat penting dilakukan oleh KPU. "Nah tentu bukan KPU saja. Calon-calon anggota DPD yang sudah siap untuk bertanding kembali juga harus ikut bersama-sama mengajak masyarakat untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS)," tuturnya.
Ia menekankan paling penting harus dihindari adalah faktor politik uang. Itu akan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemungutan suara ulang DPD RI ini.
"Kalau itu terjadi dengan partisipasi rendah dan faktor politik uang yang mempengaruhi kehadiran masyarakat di TPS dan mempengaruhi pilihan masyarakat maka yang dirugikan Sumbar sendiri. Karena yang memperjuangkan Sumbar di level nasional itu adalah anggota DPD RI," ungkap pria kelahiran Bukittinggi ini.
Ia mengatakan bisa saja terjadi peluang perubahan pemenang pemungutan suara ulang DPD RI dan perubahan konstelasi politik. "Misalnya calon-calon anggota DPD RI yang sudah terpilih tapi dia tidak melakukan kerja politik yang rapi seperti yang apa yang mereka lakukan saat itu. Kemudian lawan-lawan baru merasakan peluang untuk memenangkan kembali, saya kira bisa berganti. Jadi tidak tertutup terjadinya perubahan struktur atau konstelasi politik dalam pemungutan suara ulang DPD RI ini," tukasnyanext
Komentar