Padang, Arunala.com--Tren keterbukaan informasi publik pada perguruan tinggi negeri di Indonesia naik. Pasalnya, perguruan tinggi negeri ini mengurusi generasi penerus dan keterbukaan publik itu adalah sesuatu forward looking concept (konsep melihat ke depan) agar lebih bagus.
"Kami terus mendorong keterbukaan publik di cluster perguruan tinggi negeri. Karena kami memerlukan agen-agen perubahan untuk mengubah mindset seseorang untuk menjadi terbuka," kata Ketua Komisi Informasi Pusat Dr Ir Donny Yoesgiantoro MM MPA usai Sosialisasi Keterbukaan Publik Dalam Rangka Zona Integritas Unand di Convention Hall Unand, Rabu (10/7/2024).
Ia mengatakan saat ini tercatat sebanyak 372 badan publik yang terdiri dari tujuh cluster, salah satunya cluster perguruan tinggi. "Badan publik ini bisa ikut atau tidak. Kan ada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka punya kewajiban untuk patuh. Jadi kita mendorong bukan sekadar wajib tapi merupakan sebuah kebutuhan," ungkapnya.
Ke depan, kata Donny, keterbukaan publik tidak lagi dimaknai kewajiban badan publik untuk memenuhi keterbukaan. Tapi merupakan sebuah kebutuhan. "Sudah banyak contoh-contohnya. Kalau tidak terbuka pasti akan ditinggalkan oleh publik," ungkapnya.
Donny menekankan prinsipal keterbukaan informasi ini adalah publik. Tapi publik ini juga harus diedukasi. Edukasi ini tentunya dari badan publik.
"Ini kan berat. Kami Komisi Informasi Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia telah menetapkan standar layanan. Standar layanan itu kita kasih ke publik. Dan badan publik harus mengedukasi ke publik supaya mereka paham dan sadar bahwa keterbukaan informasi harus dimaknai dengan baik. Tidak begitu juga apa-apa diminta. Hak untuk tahu itu ada batasan-batasannya," ucapnya.
Ia pun mengakui masih adanya perguruan tinggi yang belum terbuka. Dikarenakan banyaknya rektor tidak peduli dengan keterbukaan informasi. Ada juga rektor yang peduli tetapi bawahannya tidak mengikuti dengan baiknext
Komentar