Plt Ketua KPU RI Jamin Anggaran PSU di Sumbar Sudah Disiapkan

Metro- 10-07-2024 21:15
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat menjawab wartawan soal kesiapan pelaksanaan PSU DPD RI di Sumbar, saat dirinya berkunjung ke KPU Sumbar, Rabu (10/7/2024). (dok : arunala.com)
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat menjawab wartawan soal kesiapan pelaksanaan PSU DPD RI di Sumbar, saat dirinya berkunjung ke KPU Sumbar, Rabu (10/7/2024). (dok : arunala.com)

Padang, Arunala.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin bersama Sekjen KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno, memeriksa langsung kesiapan KPU Sumbar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI.

Tidak cuma itu, Afif juga mengatakan bila kehadirannya itu juga mengecek kesiapan pilkada 2024 di Sumbar.

"Berdasarkan hasil pengecekan saya bersama jajaran Sekretariat KPU RI, persiapan PSU di tanggal 13 Juli besok di Sumbar, nyatanya sudah siap baik itu logistik, SDM dan hal-hal yang katakan lah belum maksimal, dalam satu dua hari ini akan kami maksimalkan," ungkap Afif menjawab pertanyaan para wartawan di KPU Sumbar, Rabu malam (10/7/2024).

Jadi KPU RI, sebut Afif, melalui KPU Sumbar mengimbau, mengajak semua pihak untuk sukseskan gelaran PSU ini.

"Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU sebagai penyelenggara harus menghormati putusan pelaksanaan PSU itu," tukas Afif didampingi ketua dan komisiner KPU Sumbar.

Dirinya berharap, pada PSU ini partisipasi pemilih tetap tinggi dan terhadap jajaran penyelenggara bisa laksanakan PSU itu dengan jujur, adil, transparan dan bisa disaksikan hasilnya bersama-sama.

Disinggung soal dukungan anggaran pelaksanaan PSU, Afif mengaku sudah siap.

"Insya Allah untuk anggaran PSU ini sudah, tadi saya tanya Sekjen dan menyebutkan sudah siap semuanya. Soalnya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sedang dijalankan prosesnya," jawab Afif.

Penjelasan Plt Ketua KPU ini setidaknya jadi jawab atas kekhawatiran KPU kabupaten kota di Sumbar terkait dukungan anggaran untuk pelaksanaan PSU tersebut.

"Untuk soal anggaran itu saya jamin sudah ada, dan hal-hal yang bersifat administrasi jangan juga kami disuruh menyalahi aturan," pungkas Afif. (*)

Komentar