Butuh Regulasi Data Anggota Parpol Berkelanjutan

Metro-178 hit 16-09-2021 20:58
Anggota KPU kabupaten kota saat rakor bersama KPU Sumbar bahas draf PKPU terkait pendaftaran parpol peserta pemilu 2024, di Padang, Kamis (16/9). (Foto : Arzil)
Anggota KPU kabupaten kota saat rakor bersama KPU Sumbar bahas draf PKPU terkait pendaftaran parpol peserta pemilu 2024, di Padang, Kamis (16/9). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Rancangan atau draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 yang dibahas KPU Sumbar dan kabupaten kota, untuk sementara ini dinilai tidak jauh beda dengan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Setidaknya ini diungkapkan beberapa anggota KPU kabupaten kota di Sumbar yang ikut hadir dalam rapat koordinasi (rakor) yang membahas draf PKPU tentang pendaftara parpol itu yang diadakan KPU Sumbar di Padang, Kamis (16/9).

Misalnya anggota KPU Kabupaten Solok yang membidangi Divisi Teknis, Defil kepada Arunala.com seusai rakor hari itu.

Baca Juga

"Dalam rakor yang saya ikuti tadi, sejauh ini isi pembahasannya soal masa persiapan pendaftaran parpol yang dilakukan bersama KPU Sumbar itu masih terlihat sama dengan proses pendaftaran yang diatur dalam UU No.7/2017," kata Defil.

Dalam draf itu, Defil menyebutkan, masa pendaftaran parpol utk pemilu 2024 nanti selama 150 hari atau empat bulan sebelum masa pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 resmi dibuka KPU.

"Namun kini kami masih menunggu ketetapan KPU kapan dimulainya tahapan pemilu 2024 ini dimulai, sehingga jelas diketahui kapan tahapan persiapan bisa kami jalankan," ujar Defil lagi.

Sedangkan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang juga membidangi Divisi Teknis, Iswanto, menilai apa tidak terlalu lama masa tahapan persiapan pendaftaran itu dilakukan.

"Idealnya, persiapan pendaftaran itu tidak diatur dalam regulasi (PKPU), sebab tahapan persiapan pendaftaran itu sifatnya informatif nilainya," sebut Iswanto.

Dia juga menyampaikan, dalam pembahasan PKPU persiapan pendaftaran parpol itu juga belum diatur data anggota parpol berkelanjutan.

"Artinya, setelah kongres atau musda parpol dilaksanakan, mestinya parpol bersangkutan harus memberi tahu KPU tentang struktur kepengurusan parpol mereka yang baru. Kenyataannya, masih ada beberapa parpol yang masih tercatat nama pengurus yang lama, sementara sekarang parpol itu sudah ada penggantian pengurusnya," kata Iswanto.

Komentar