.
Dalam hal ini, UPTD KPSDKP punya tanggung jawab memulihkan terumbu karang yang rusak akibat aktivitas penangkapan ikan tak sesuai aturan, atau karena sebab lainnya.
Kerusakan terumbu karang jika dibiarkan akan membuat habitat ikan terganggu. Karena terumbu karang adalah tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan-ikan kecil.
Terganggunya habitat ikan akan berdampak terhadap mata pencaharian nelayan. Saat habitat ikan terganggu, nelayan akan susah mendapatkan ikan dan pendapatan mereka otomatis juga akan menurun.
Varel menyebut, persoalan kerusakan terumbu karang ini juga telah menjadi keluhan oleh nelayan di Pariaman.
Nelayan di sana menyampaikan, dulu saat datang ombak besar, dibelakang ombak itu banyak ikan kecil yang bisa mereka tangkap, sekarang tidak lagi. Banyak terumbu karang rusak membuat ikan menjadi susah didapat.
"Maka dari itu, kendala anggaran UPTD KPSDKP menjadi perhatian serius komisi II. Dengan dukungan anggaran yang memadai diharapkan ke depan UPTD ini bisa optimal menjalankan program-program mereka, yang mana nantinya akan mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan kita," tukasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Muhammad Yasin mengatakan, anggaran Rp1 miliar tak imbang dengan besarnya tanggungjawab UPTD KPSDKP yang memiliki kewenangan di 7 daerah pesisir Sumbar.
Ditambah lagi, anggaran yang ada bukan hanya semata diperuntukkan untuk program kegiatan, namun juga mencakup untuk kebutuhan operasional dan gaji pegawai.
“Keterbatasan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan tidak berjalan maksimal," ucapnya.
Di lain sisi, keberadaan UPTD ini sangatlah penting dala mengelola sumber daya kelautan kita di Sumbar.
"Persoalan ini menjadi skala prioritas Komisi II untuk dibahas bersama dinas terkait, kami mendukung anggaran bisa ditambah,” tukasnya.
Kunjungan kerja Komisi II ke UPTD KPSDKP dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dijalankan UPTD tersebut, khususnya dalam hal konservasi penyu.
Dalam kunjungan itu pimpinan dan anggota Komisi II turut diajak oleh Kepala UPTD, Wandi Afrizal melakukan rilis tukik ke laut lepas. (*)
Komentar