Padang, Arunala.com - Persoalan reward bagi badan publik (BP) di Sumbar yang raih predikat informatif jadi salah satu topik pembahasan saat Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Jumat (3/1/2025) .
Mengenai reward bagi BP yang Informatif di Sumbar itu menurut ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, menjadi hal yang harus dipikirkan bagi Pemprov Sumbar.
Bisa dikatakan, lebih lanjutnya, seolah-olah tidak ada imbalan bagi BP yang dapat predikat Informatif itu.
"Apalagi yang didapat setelah predikat Informatif ini, sementara kita tahu perjuangan para BP yang ingin meraih predikat Informatif itu perjuangannya sangat luar biasa," kata Almudazir.
Apalagi lanjut Almudazir, untuk membuat sebuah PPID yang ada di BP, khususnya di OPD, membutuhkan tenaga dan dukungan anggaran.
Karena dalam membuat sebuah PPID, tentunya harus ada instrumen pendukungnya dan juga ketersediaan staf untuk PPID itu.
“Tetapi setelah OPD itu dapat predikat Informatif, mereka tidak dapat apa-apa selain penghargaan,” tukas Almudazir.
Maka dari itu, terangnya, melalui audensi dengan Ketua DPRD Sumbar kali ini, dirinya dan anggota PJKIP berharap kedepannya adanya dukungan DPRD agar reward bagi BP khususnya bagi OPD yang raih predikat informatif.next
Komentar