.

"Dengan area komersilnya dikelola BUMD akan mempermudah investor dalam berivenstasi. Karena pengurusan menjadi satu pintu," tukuk Nanda.

Sebab, sambungnya,secara bisnis terkadang berhubungan dengan satu dua orang itu sulit, apalagi masyarakat tidak tahu dan tidak bisa mengakses owner propertinya.

Jadi, tegasnya, diharapkan dengan adanya BUMD dapat mengoptimalkan pengelolaan area komersil, dan menjadi ‘jembatan’ yang mempermudah pihak swasta yang akan berinvestasi.

"Dengan dikelola BUMD, standar harga sewa juga akan jelas," ulas politisi muda NasDem tersebut.

Nanda menambahkan, ketika area yang bisa dikormesilkan disewakan pada pihak swasta yang mau berinvestasi, perekonomian masyarakat di kawasan kota tua akan menggeliat, karena di kawasan tersebut bisa berdiri restoran UMKM, dan bisa menjadi pusat ekonomi kreatif.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Padang ini menegaskan, pengelolaan kota tua di Sumbar mesti dijalankan dengan optimal.

Saat pengelolaan berjalan optimal, aset budaya yang dimiliki daerah akan terjaga karena ada upaya revitaliasi yang dilakukan.

Kemudian dengan pengelolaan yang optimal, akan bisa meningkatkan daya tarik wisata, menggenjot ekonomi kreatif serta UMKM, yang pada akhirnya bisa menghidupkan roda perekonomian masyarakat serta menjadi sumber PAD bagi Pemprov Sumbar.

Kunjungan kerja Nanda Satria itu diterima oleh Kasubag TU UPK Kota Tua Jakarta, Irfal Guci.

Irfal menyampaikan, dalam penataan Kota Tua Jakarta, menciptakan destinasi yang ramah lingkungan menjadi hal prioritas dari UPK untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Hal ini telah terangkum dalam program kerja yang dijalankan setiap tahunnya.

Dalam upaya menciptakan destinasi kota tua yang ramah lingkungan, disediakan jalur sepeda yang ramah disabilitas, melakukan penataan lahan parkir park and ride, penataan promenade kali besar utara, serta menata kawasan stasiun Jakarta.

“Dengan berbagai program yang dijalankan, terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024 kunjungan wisatawan nusantara dan juga mancanegara ke kawasan Kota Tua Jakarta mencapai 7,6 juta,” katanya. (*)