Pariaman,, Arunala.com - Para petugas Petugas Keagamaan dan Lembaga Adat di Kota Pariaman Miliki Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemko setempat.

Perlindungan bagi petugas keagamaan dan lembaga adat ini merupakan salah satu realisasi dari beberapa program kerja 100 hari Balad-Mulyadi untuk Kota Pariaman.

Peluncuran program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas itu resmi dilaunching Wali Kota Pariaman, Yota Balad di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (24/4/2025).

Dalam sambutannya, Yota Balad menyampaikan program ini merupakan program unggulan Balad-Mulyadi dalam 100 hari kerja yang merupakan angkah nyata dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para pelaku sosial keagamaan dan adat yang selama ini belum tersentuh skema jaminan sosial.

Para petugas keagamaan dan lembaga adat ini, sebut Yota Balad, merupakan garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat.

"Jadi sudah selayaknya kita hadir memberikan perlindungan bagi mereka. Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap pekerja rentan di Kota Pariaman," ungkap Yota.

Dikatakannya, proses pemberian Jamsostek ini akan dilakukan secara bertahap dimulai dari 1051 orang pada bulan ini. Kedepan kita akan targetkan sekitar 5000 orang di Kota Pariaman yang akan menerima jaminan sosial ini.

Yota Balad menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung program Balad-Mulyadi selama lima tahun kedepan 2025-2030.

Dia berharap semoga kerjasama ini tetap terjalin dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Pariaman.

Lebih lanjut, Yota Balad menambahkan, selain jaminan sosial realisasi program Balad-Mulyadi yang lainnya adalah Bimbel Gratis, Saga Saja Plus, pendampingan terhadap mahasiswa Kota Pariaman untuk bisa kuliah ke luar negeri, paket seragam sekolah gratis untuk anak-anak kelas 1 SD.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit menyampaikan, program ini akan mencakup perlindungan Jaminan Kecekalaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para peserta yang tergolong nonformal. (*)