.

Tak jauh berbeda, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan. Jika pada 2020 tercatat 216 korban, jumlah itu naik menjadi 237 korban pada 2023 dan melonjak menjadi 309 korban di tahun 2024.

Selain kekerasan, Mahyeldi juga menyoroti persoalan perkawinan anak. Menurutnya, masih banyak anak yang menikah di usia dini karena tekanan ekonomi, sosial, serta minimnya pendidikan.

Padahal, perkawinan anak bisa berujung pada risiko kekerasan rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi.

Ia menekankan perlunya edukasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak perempuan dan anak serta perlindungan hukum yang tersedia.

"Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena masih adanya stigma di masyarakat. Ini tantangan kita bersama," katanya.

Ia juga mendorong penguatan kerja sama lintas sektor. Ia menyebut, sinergi hanya bisa tercapai jika setiap pihak saling menghargai peran dan tugas masing-masing, terbuka dalam berdiskusi, dan memiliki visi yang sama.

Ketua P2TP2A Sumbar, Harneli Bahar, dalam laporannya menekankan perlindungan perempuan dan anak bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan langsung dengan masa depan keluarga dan bangsa.

Ia mengingatkan, budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi peran perempuan dalam Rumah Gadang harus dijadikan landasan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Ini adalah bagian dari warisan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga dan kita hidupkan bersama," ujarnya.

Harneli menambahkan, P2TP2A punya peran strategis dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak di tengah perubahan sosial yang cepat. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus menjadi hal penting.

Kegiatan ini, jelasnya, bukan sekadar forum koordinasi, tapi juga ruang untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya.

"Lewat forum ini, kita tidak hanya memahami tugas dan fungsi masing-masing, tapi juga mendorong lahirnya inovasi dalam pelayanan dan memperkuat kerja sama lintas sektor," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi kehadiran Kak Seto di Padang, yang bersedia hadir langsung untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam upaya meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Terima kasih kepada semua narasumber, fasilitator, dan pihak yang mendukung kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, mari manfaatkan forum ini sebaik mungkin untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menyusun langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sumbar," tutup Harneli. (dpg)